TAKALAR, BERITA-SULSEL.COM – Proses, prosedur dan mekanisme sewa menyewa sejumlah aset daerah pemda Takalar di era kepemimpinan Bupati Syamsari Kitta dipertanyakan sejumlah pihak.

Pasalnya, selain prosedur dan mekanisme penyewaan, besaran nilai sewa sangat kecil dan tidak transparan.

Pemerhati Pemerintahan Sulsel, A Tri Risky menegaskan, sejumlah aset daerah di Kabupaten Takalar yang dikelola melalui Perusda Takalar yang kemudian berubah nama menjadi Perseroda terkesan tidak sesuai prosedur dan mekanisme dalam penyewaannya.

Nilai sewa seharusnya melibatkan tim taksasi independen dalam menentukan besaran nilai sewa atas aset pemda Takalar.

“Perlu dilakukan investigasi dan pemeriksaan oleh inspektorat dan aparat penegak hukum terhadap aset Pemda yang dipersewakan kepada pihak lain. Jangan sampai merugikan pemerintah, baik dari segi prosedur maupun dari sisi nilai sewa,” tegas A Tri.

Kata dia, jika pemerintahan saat ini ingin membentuk sebuah pemerintahan yang good governance and clean government, maka terlebih dahulu harus menertibkan seluruh aset daerah dan menelusurinya sekaligus melakukan bentuk pembelajaran terhadap pihak-pihak atau siapapun yang terlibat dalam penyewaannya.

“Lakukan pemeriksaan terhadap seluruh aset Pemda yang dipersewakan, jangan sampai ada pihak yang mengeruk keuntungan pribadi atau golongannya atas sewa menyewa aset tersebut,” tegas A Tri. *