MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Makassar menyampaikan kritik dan rekomendasi tajam kepada Pemerintah Kota Makassar terkait pelaksanaan program pembangunan.

Kritik ini mencakup pengelolaan keuangan, perbaikan infrastruktur, dan komunikasi antarlembaga.

Anggota Fraksi PPP, Fasruddin Rusli, yang akrab disapa Acil, menyoroti beberapa masalah utama.

Menurutnya, Pemerintah Kota perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan daerah dan meningkatkan kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program prioritas berjalan optimal.

Persoalan Infrastruktur dan Keuangan

Salah satu isu krusial yang disorot adalah sistem drainase. Fasruddin menilai penanganan saluran air belum terintegrasi sepenuhnya.

Akibatnya, genangan air masih sering terjadi di sejumlah titik saat hujan lebat, mengganggu aktivitas warga dan merusak fasilitas umum. Ia menekankan perlunya rehabilitasi saluran air di area rawan banjir.

Di sisi lain, Fraksi PPP juga menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Fasruddin memaparkan data realisasi PAD 2024 yang jauh di bawah target:

• Pajak Daerah: Hanya mencapai Rp1,41 triliun (81,61%) dari target Rp1,73 triliun.
• Retribusi Daerah: Terjun bebas menjadi Rp55,57 miliar (57,48%) dari target Rp96,69 miliar.
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Sangat rendah, hanya Rp26,62 miliar (30,17%) dari target Rp88,26 miliar.

Menurutnya, angka-angka ini adalah indikator kinerja yang harus ditindaklanjuti dengan serius.

Transparansi dan Sinergi

Selain itu, Fasruddin juga mendesak Pemkot Makassar untuk lebih terbuka dalam melaporkan proses refocusing anggaran kepada DPRD.

Ia menekankan bahwa transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas pengawasan.

Meski demikian, Fasruddin tetap optimistis Pemerintah Kota Makassar bisa mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Fraksi PPP berharap masukan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh jajaran Pemkot.