MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan hijau dan rendah karbon melalui penyelenggaraan Green Leadership Forum II di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa, 29 Juli 2025.

Forum yang mengusung tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman. Turut hadir pula kepala daerah se-Sulsel, akademisi, dan pegiat lingkungan.

Sinergi Lintas Sektor sebagai Contoh Terbaik

Wamendagri Bima Arya memuji komitmen Sulsel sebagai provinsi terbaik dalam perencanaan dan penganggaran program mitigasi perubahan iklim. Ia menyoroti pentingnya kepemimpinan hijau di tingkat daerah dan sinergi lintas sektor.

“Saya lihat bagaimana Pemprov Sulsel dengan kota, kabupaten berkolaborasi dalam kerangka pentahelix dengan kampus, NGO, The Asia Foundation, PINUS, dan Pattiro. Ini contoh baik, ini best practice lah menurut saya di Indonesia,” ujar Bima.

Pembangunan Hijau Jadi Prioritas Utama

Sementara itu, Sekda Jufri Rahman yang mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa forum ini adalah bukti nyata kolaborasi yang berkelanjutan sejak suksesnya Green Leadership Forum pertama pada tahun 2022.

“Forum ini adalah bukti nyata dari keberlanjutan komitmen kita bersama, setelah kesuksesan Green Leadership Forum pertama pada tahun 2022 yang berhasil mendorong lahirnya kebijakan inovatif Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE),” jelas Jufri.

Ia menambahkan, Pemprov Sulsel telah menjadikan isu perubahan iklim sebagai prioritas pembangunan jangka panjang dan menengah, yang secara eksplisit termuat dalam dokumen perencanaan daerah.

Sebagai bagian dari forum, Pemprov Sulsel juga meluncurkan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk Kabupaten Sinjai, Jeneponto, dan Bulukumba.

Selain itu, forum ini juga memberikan penghargaan kepada 7 kabupaten dan 1 kota yang memiliki kebijakan Environmental Fiscal Transfer (EFT) dan telah mengembangkan perhutanan sosial.