MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD, Jalan AP Pettarani, pada Jumat (15/8/2025). Rapat tersebut membahas laporan hasil pelaksanaan reses ketiga tahun sidang 2024–2025 yang menampung beragam aspirasi dari masyarakat.

Dalam laporan reses, juru bicara Dapil Makassar 1, Fahrizal Ar-Rahman Husain, menyampaikan sejumlah usulan prioritas. Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan, penanganan banjir, peningkatan fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan harus segera ditindaklanjuti. Reses di Dapil Makassar 1 ini mencakup Kecamatan Rappocini, Makassar, dan Ujung Pandang.

Selain itu, Fahrizal menyoroti program pemerintah yang belum terealisasi dan meminta Pemkot Makassar memberi perhatian khusus agar program tersebut bisa segera diwujudkan demi kesejahteraan warga.

Sementara itu, juru bicara Dapil Makassar 3, Idris, menyampaikan beberapa temuan penting di wilayahnya. Ia mengimbau agar pemerintah kota tidak melanjutkan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di Kecamatan Tamalanrea, karena berpotensi menimbulkan masalah lingkungan di kawasan padat penduduk.

Idris juga menekankan perlunya peningkatan layanan kebersihan, termasuk penambahan armada pengangkut sampah yang layak. Keluhan warga terkait keterlambatan penjemputan sampah menjadi salah satu sorotan utama.

Beberapa isu lain yang disoroti dalam laporan reses meliputi kemudahan pengurusan Kartu Indonesia Sehat, perbaikan lampu jalan, dan penutupan lubang di jalan. Anggota DPRD juga meminta agar pembagian bantuan sosial lebih merata, pemasangan CCTV untuk menekan angka kriminalitas, dan koordinasi antar instansi untuk mengatasi banjir.

Idris menegaskan, semua rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan rasa aman warga. Ia berharap Pemkot Makassar segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil reses.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Makassar, pejabat eksekutif, serta tamu undangan. Hasil reses dari seluruh dapil akan menjadi dokumen resmi yang menjadi acuan program kerja pemerintah kota ke depan.