MAROS, BERITA-SULSEL.COM – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros hingga pertengahan Oktober 2025 tercatat mencapai Rp238,7 miliar, atau setara dengan 69,68 persen dari target keseluruhan Rp342,6 miliar.

Angka ini diumumkan oleh Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, usai memimpin rapat evaluasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan para camat di Ruang Rapat Bupati pada Selasa (14/10/2025).

Capaian PBB Cukup Baik, Tiga Kecamatan Tertinggal

Secara spesifik, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan hasil yang cukup positif, yakni telah mencapai 89 persen atau Rp36,3 miliar dari target Rp40,5 miliar.

Namun, Muetazim menyoroti tiga kecamatan dengan capaian PBB yang masih rendah yakni Kecamatan Moncongloe: Baru 34 persen (Rp1,3 miliar dari target Rp3,8 miliar). Kecamatan Maros Baru: 51,44 persen (Rp455 juta dari Rp885 juta). Kecamatan Marusu: 53,67 persen (Rp3,6 miliar dari Rp6,8 miliar).

“Masih ada waktu untuk maksimalkan penagihan. Para camat sudah menyanggupi untuk menuntaskan,” tegas Muetazim.

Di sisi lain, sejumlah kecamatan menunjukkan performa gemilang, seperti Kecamatan Mandai yang mencapai 91,19 persen, dan Kecamatan Camba menjadi yang tertinggi dengan realisasi 98,56 persen.

Kendala yang dihadapi di lapangan antara lain adalah wajib pajak yang berdomisili di luar daerah dan sebagian masyarakat menunggu masa panen untuk melunasi kewajiban PBB mereka.

Realisasi Rendah di Dua OPD dan Solusi Jangka Panjang

Selain masalah PBB, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mencatat realisasi pendapatan yang rendah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan baru merealisasikan 56 persen (Rp252 juta), sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUTRPKPP) bahkan baru mencapai 37,37 persen (Rp3,2 miliar).

Untuk mengatasi kendala ini, Muetazim menyatakan solusi jangka panjang, “Kita akan lakukan peremajaan alat di OPD agar kinerja pendapatan meningkat.”

Kepala Bapenda Maros, M. Ferdiansyah, menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan aksi jemput bola dengan turun langsung ke lapangan memantau progres dan menyisir permasalahan PBB.

“Mulai besok kami turun dua kecamatan per hari, memastikan permasalahan bisa segera diselesaikan,” ujar Ferdiansyah.

Ia juga menyebutkan upaya percepatan pembayaran pajak melalui program jemput bola dan sistem QRIS telah berhasil mengumpulkan Rp10 miliar. Sebagai antisipasi, pencetakan SPPT 2026 akan dimulai November ini dan dibagikan pada Januari mendatang agar masyarakat dapat membayar lebih awal.