MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menyepakati penguatan kerja sama kelembagaan, khususnya dalam bidang pengawasan anggaran dan penegakan hukum di daerah.

Sinergi ini dinilai krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kesepakatan ini disampaikan dalam kunjungan Pimpinan DPRD Sulsel ke Kantor Kejati Sulsel pada Senin, 20 Oktober 2025.

Dukung Tata Kelola Pemerintahan Bersih

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi (Cicu), bersama Wakil Ketua Rahman Pina, Yasir Machmud, dan Supriadi Arif, diterima langsung oleh Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim.

Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga menekankan pentingnya komunikasi lintas lembaga yang terbuka dan produktif. Tujuannya adalah mendorong efektivitas fungsi pengawasan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

“Silaturahmi untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dalam rangka mendukung kinerja kedua instansi demi kepentingan masyarakat Sulsel ke depannya,” kata Andi Rachmatika Dewi.

Politisi yang akrab disapa Cicu ini juga menegaskan bahwa kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan.

“Kami di DPRD sangat berkomitmen dan mendukung jalannya pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum yang adil. Kami akan terus memperkuat kolaborasi antara Kejaksaan dan DPRD Sulsel untuk kemajuan daerah,” ujarnya.

Apresiasi Sinergi yang Sudah Berjalan

Selain membahas kerja sama kelembagaan, kunjungan ini juga menjadi momen perpisahan bagi Kepala Kejati Sulsel dan sejumlah pejabat yang akan segera berpindah tugas.

DPRD menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun sejauh ini, termasuk dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.

Langkah penguatan sinergi antara DPRD dan Kejati diharapkan dapat berlanjut dalam bentuk koordinasi konkret, khususnya dalam mengawal kepentingan publik dan mendorong akuntabilitas di lingkungan pemerintahan Sulsel.