MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk memantapkan tata kelola layanan publik digital melalui audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penetapan Standar Layanan Lontara+. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (20/10/2025) di Hotel Aston Makassar.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Makassar, Andi Muh Yasir, yang membuka acara, menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan pemerintahan digital yang responsif dan transparan.

“Upaya ini bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, serta menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat sebagai penerima manfaat utama,” ujar Muh Yasir.

Menurutnya, forum ini menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap layanan publik yang terintegrasi dalam aplikasi Lontara+. Dengan kejelasan waktu dan prosedur, masyarakat dapat menilai dan memantau kinerja layanan publik secara terbuka.

Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muh Roem, menambahkan bahwa penerapan Service Level Agreement (SLA) di setiap OPD merupakan kunci membangun kepercayaan publik.

“Masyarakat sebenarnya paham bahwa semua butuh proses. Yang kurang selama ini adalah komunikasi tentang berapa lama proses itu ditangani. Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi tersebut,” kata Roem.

Dalam kegiatan ini, peserta yang terdiri dari admin Lontara+ setiap OPD berdiskusi untuk menyepakati standar layanan aduan digital sesuai karakteristik unit kerja masing-masing.

Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Dara Adinda Kesuma Nasution, juga menekankan pentingnya rasa memiliki (ownership) terhadap program digitalisasi layanan publik agar implementasinya berjalan maksimal.

Agenda ini diharapkan dapat memperkuat implementasi Lontara+ sebagai platform terpadu layanan publik, memastikan kolaborasi lintas OPD dalam Audit TIK, dan membuat sistem dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara real-time dan akurat.