MAROS, BERITA-SULSEL.COM – Bupati Maros, AS Chaidir Syam, secara tegas meminta seluruh kepala sekolah dan operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kabupaten Maros untuk jujur dan akurat dalam melaporkan kondisi sarana dan prasarana sekolah.

Ketidakjujuran dalam pengisian data dinilai berpotensi merugikan sekolah itu sendiri karena dapat menghambat bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.

Permintaan ini disampaikan Bupati Chaidir pada Senin (1/12/2025). Ia menyoroti bahwa validitas data Dapodik masih perlu ditingkatkan, terutama terkait kondisi fisik bangunan dan fasilitas sekolah.

Dasar Penentuan Bantuan

Chaidir Syam menekankan bahwa saat ini, sistem pemerintah pusat sepenuhnya mengandalkan data Dapodik sebagai dasar utama untuk menyalurkan program pembangunan dan revitalisasi sekolah.

“Kalau masih kurang ruang kelas, sanitasi, UKS, perpustakaan, silakan diinput sesuai kondisi yang ada. Jangan ditutupi,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketidakakuratan data akan berdampak langsung pada peluang sekolah menerima dukungan. Jika sekolah terus melaporkan kondisi yang baik-baik saja, pemerintah pusat akan menilai sekolah tersebut tidak membutuhkan bantuan.

“Padahal kebijakan dan bantuan pusat berbasis data. Kalau terus dilaporkan baik, tidak ada bantuan yang turun,” jelasnya.

Dugaan Manipulasi Data demi BOS

Mantan Ketua DPRD Maros ini mengungkapkan adanya dugaan praktik beberapa sekolah yang sengaja mengisi data seolah-olah dalam kondisi baik. Praktik ini diduga dilakukan demi menjaga nilai akreditasi atau untuk mengejar perhitungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih tinggi.

“Kadang mungkin demi mengejar dana BOS yang tinggi,” ucapnya. Namun, ia memperingatkan bahwa praktik semacam itu justru merugikan sekolah dalam jangka panjang.

Kesalahan Input di Lapangan

Secara terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Maros, Zainuddin, membenarkan bahwa operator sekolah telah mengikuti pelatihan teknis, termasuk cara menilai tingkat kerusakan bangunan sesuai Permen PU Nomor 45 Tahun 2006.

Meskipun demikian, Zainuddin mengakui masih terjadi perbedaan pemahaman di lapangan. Ia mengungkapkan, dalam beberapa kasus, terjadi pelaporan yang keliru.

“Kadang ada yang terbalik. Sekolah yang sebenarnya tidak rusak berat, malah dilaporkan rusak supaya bisa dapat bantuan,” ungkapnya, mengindikasikan bahwa baik upaya menutupi kekurangan maupun melaporkan kerusakan berlebihan sama-sama terjadi dan menjadi tantangan dalam validasi data.