MAROS, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten Maros memulai langkah penanganan Jembatan Haji Bohari di Dusun Pakere, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, dengan membersihkan material struktur lama yang ambruk mulai 2 Desember.

Langkah ini diambil sebagai fokus utama untuk mengurangi risiko bahaya dan menjamin keselamatan warga.

Bupati Maros, Chaidir Syam, yang ditemui pada Senin (1/12/2025), menegaskan bahwa pembersihan material merupakan prioritas untuk mencegah potensi insiden.

“Kalau tidak dibersihkan, banyak hal bisa terjadi. Siapa yang bertanggung jawab kalau masih ada warga yang melintas di jembatan yang rawan,” kata Chaidir Syam.

Selain risiko kecelakaan langsung, material jembatan yang dibiarkan berpotensi menahan batang pohon besar saat musim hujan, yang dapat memicu banjir di sekitar area tersebut.

Tolak Opsi Jembatan Darurat

Dalam upaya mitigasi risiko, Bupati Chaidir Syam secara tegas menolak usulan pembangunan jembatan darurat. Ia menekankan bahwa keselamatan warga adalah yang utama.

“Masih ada jalur lain seperti Allatengae dan Tanralili. Keamanan warga kami utamakan. Jembatan darurat tidak memberi jaminan keselamatan. Kami khawatir kalau ada warga menyeberang malam hari, risikonya besar,” tegas mantan Ketua DPRD Maros itu.

Pemerintah daerah juga sedang memetakan lokasi sekolah terdekat bagi para pelajar agar tidak perlu melintasi area Jembatan Bohari yang telah ambruk.

Anggaran Multiyears dan Harapan Bantuan Pusat

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTRPP Maros, Muhammad Alif Husnaeni, menambahkan bahwa pembongkaran struktur lama juga bertujuan menjaga kelancaran aliran sungai dan mencegah kecelakaan.

“Risiko kecelakaan sangat besar jika masyarakat tetap nekat melewati jembatan yang sudah ambruk,” ujar Alif.

Bupati Chaidir Syam menyebut rekonstruksi total jembatan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp25 miliar. Pembangunan pondasi jembatan akan dimulai pada tahun 2026 melalui skema proyek multiyears dengan target penyelesaian dalam 3–4 tahun.

“Anggaran penanganan awal di tahun 2026 sebesar Rp3 miliar, sementara sisanya dikerjakan bertahap sambil menunggu dukungan dana pemerintah pusat,” jelas Alif Husnaeni.

Pemerintah Maros juga telah mengajukan usulan bantuan dana kepada Kementerian PUPR dan kementerian terkait lainnya, mengingat jembatan ini sangat vital sebagai akses pelajar dan masyarakat.