MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, mendampingi Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, meresmikan Aula Sipakatau dan ruang kelas baru UPT Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 2 Makassar, Selasa, 20 Januari 2026.

Peresmian tersebut merupakan bagian dari pemanfaatan hasil rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan, khususnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Kegiatan peresmian yang berlangsung di Aula Sipakatau UPT SLB Negeri 2 Makassar itu turut dihadiri unsur perangkat daerah terkait, penerima dana APBD, tenaga pendidik, serta sejumlah tamu undangan.

Kehadiran Ketua TP PKK Sulsel dalam kegiatan ini mencerminkan sinergi antara TP PKK dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Rehabilitasi aula serta pembangunan ruang kelas baru bertujuan menyediakan sarana pendukung bagi kegiatan belajar mengajar, pembinaan karakter, serta aktivitas sekolah lainnya. Aula Sipakatau diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang proses pendidikan, kegiatan pembinaan, serta aktivitas sekolah dan masyarakat.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, disampaikan bahwa UPT SLB Negeri 2 Makassar merupakan penerima dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang penggunaannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui peresmian fasilitas ini, TP PKK Sulsel memandang keberadaan ruang kelas yang layak sebagai fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik berkebutuhan khusus, sekaligus memperkuat peran keluarga dan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bermartabat.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya TP PKK untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Sulawesi Selatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. (*)