JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM – Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam sektor kesehatan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih kekurangan lebih dari 100.000 tenaga dokter, baik dokter umum maupun spesialis.

Persoalan krusial ini menjadi bahasan utama dalam pertemuan antara Ahmad Muzani dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan lintas lembaga ini menyoroti urgensi percepatan pendidikan kedokteran demi mengejar standar ideal World Health Organization (WHO).

Rasio Dokter di Bawah Standar WHO

Dalam diskusi tersebut, Muzani menekankan bahwa rasio dokter di Indonesia masih jauh dari target ideal 1 dokter per 1.000 penduduk. Kondisi ini kian mengkhawatirkan karena adanya ketimpangan distribusi yang sangat tajam.

“Mayoritas dokter masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali. Sementara di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), kondisinya masih kekurangan parah. Bahkan, masih banyak Puskesmas yang sama sekali belum memiliki dokter,” ujar Muzani.

Kesenjangan ini memaksa masyarakat di pelosok daerah untuk menempuh perjalanan jauh hanya demi mendapatkan layanan kesehatan dasar, yang pada akhirnya mengancam kualitas hidup warga di daerah terpencil.

Percepatan Pendidikan Tanpa Abaikan Kualitas

Menanggapi krisis tersebut, Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar menyatakan dukungannya terhadap rencana percepatan pendidikan kedokteran nasional. Namun, sosok yang pernah menjabat sebagai Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) ini memberikan catatan penting mengenai tata kelola.

“Penambahan jumlah dokter adalah keharusan, namun tidak boleh mengabaikan mutu. Percepatan pendidikan harus dibarengi dengan penguatan standar kompetensi dan keselamatan pasien,” tegas Prof. Taruna.

Pengalaman Prof. Taruna sebagai Direktur di International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA) atau Konsil Kedokteran Dunia diharapkan mampu membawa standar global ke dalam konteks kebutuhan domestik Indonesia.

Sinergi Kabinet Prabowo: Buka Fakultas Kedokteran Baru

Langkah strategis yang kini tengah digodok pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meliputi:

• Pembukaan Fakultas Kedokteran (FK) baru di berbagai wilayah strategis.

• Peningkatan kapasitas daya tampung program studi kedokteran yang sudah ada.

• Pendidikan spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based) untuk mempercepat pemenuhan dokter ahli.

Muzani mendorong adanya sinergi kuat antara Prof. Taruna Ikrar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kementerian Kesehatan. Tujuannya adalah menciptakan desain pendidikan kedokteran yang cepat, merata, dan berkeadilan.

Dampak Nyata bagi Masyarakat

Kekurangan dokter bukan sekadar angka di atas kertas. Minimnya tenaga medis memicu antrean panjang di rumah sakit rujukan dan meningkatkan beban biaya kesehatan nasional akibat rujukan yang tidak perlu.

Dengan kolaborasi strategis antara regulator dan pembuat kebijakan ini, diharapkan krisis tenaga medis di Indonesia dapat segera teratasi, sehingga layanan kesehatan yang tangguh dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.