GOWA, BERITA-SULSEL.COM — Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Pangan melakukan peninjauan ke gudang beras dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kabupaten Gowa, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta mutu pangan tetap sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Satgas yang terdiri dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Peternakan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melakukan peninjauan di salah satu gudang beras di wilayah Bajeng, Kabupaten Gowa.

Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional, Brigadir Jenderal Polisi Hermawan, menyampaikan bahwa hasil pemantauan menunjukkan stok beras dalam kondisi mencukupi dan kualitasnya baik.

“Kita berkunjung di gudang beras, alhamdulillah stok cukup dan produksi banyak, kualitasnya juga bagus. Kita sudah lihat langsung, berasnya putih bersih. Yang rusak atau berwarna cokelat sudah dipisahkan dan dimanfaatkan untuk keperluan lain, tidak diperjualbelikan,” ujar Hermawan.

Ia menjelaskan, beras medium saat ini dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram dan didistribusikan sesuai sistem zonasi pedagang yang telah ditetapkan.

“Kami menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap beras dari pemerintah. Apalagi sudah ada sertifikasi, sehingga mutu dan keamanannya terjamin,” katanya.

Selain gudang beras, Satgas juga meninjau RPH Tamarunang di Kabupaten Gowa. Dalam kunjungan tersebut, Hermawan menilai sistem penanganan daging ayam telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

“Setelah dipotong langsung dibersihkan dan dimasukkan ke dalam freezer. Ini bagus karena tidak sempat terkontaminasi bahan lain,” jelasnya.

RPH Tamarunang diketahui memiliki kapasitas produksi hingga 5.000 ekor ayam per hari, dengan harga jual sekitar Rp40.000 per kilogram.

Kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin pemerintah guna memastikan pasokan pangan di Sulawesi Selatan tetap tersedia, terjangkau, dan memenuhi standar mutu, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai konsumen.