MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan 11 poin kesimpulan dan tindak lanjut strategis dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026.

Rapat yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/2/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, serta dihadiri jajaran pimpinan daerah dan pemangku kepentingan strategis.

Sebanyak lima poin difokuskan pada pengendalian inflasi, sementara enam poin lainnya pada percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Strategi 3T+1 Tekan Inflasi

Jufri menjelaskan, poin pertama adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan prinsip “3T+1”: tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat komoditas. Fokus diberikan pada komoditas penyumbang inflasi yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir.

Langkah kedua, optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) berbasis data neraca pangan dan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk penyediaan buffer stock guna mengantisipasi gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem.

Selanjutnya, pemerintah memastikan kelancaran distribusi dan penyerapan beras SPHP dan Minyakita melalui koordinasi intensif dengan Perum Bulog, khususnya di wilayah defisit dan daerah dengan harga di atas HET.

Pemprov juga mendorong pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk bantuan ongkos angkut komoditas inflasi, penguatan komunikasi publik “Belanja Bijak”, serta optimalisasi program urban farming dengan menanam komoditas barito (bawang, rica/cabai, dan tomat).

Selain itu, HLM menekankan perbaikan tata kelola TPID, termasuk kepemimpinan langsung kepala daerah dalam rapat TPID, percepatan pengesahan Peta Jalan TPID, serta implementasi digital farming dan penggunaan bibit unggul guna memperkuat ketahanan pangan.

Percepatan Digitalisasi Daerah

Pada aspek TP2DD, disepakati penyusunan Roadmap Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026–2028 di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sebagai tindak lanjut berakhirnya Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2021–2025.

Upaya lain meliputi peningkatan implementasi kriteria Championship 2026, penyelenggaraan HLM secara berkala, serta optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam belanja daerah.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menggunakan KKPD dan mendorong aparatur sipil negara (ASN) menjadi role model digitalisasi melalui pemanfaatan layanan perbankan digital dan QRIS Bank Sulselbar.

HLM mengusung tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen HBKN Ramadan–Idulfitri 2026 serta Sinergi Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan”.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi berharap langkah-langkah tersebut mampu menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat menjalani Ramadan dan Idulfitri 2026 dengan aman dan terkendali dari sisi inflasi.