MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan pentingnya perencanaan matang dan efisiensi APBD di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks. Ia menyampaikan hal itu saat memaparkan materi pada Ramadhan Leadership Camp 2026 di Makassar, Selasa (24/2/2026).

Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Direktur BLUD, BUMD, dan Barang Milik Daerah Kemendagri, Yudia Ramli. Sementara itu, Kepala BPSDM Sulawesi Selatan, Prof. Jufri Muhammad, memoderatori sesi diskusi.

OPD Wajib Pahami Siklus Anggaran

Agus Fatoni menekankan bahwa kepala daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan secara konstitusional. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus memahami siklus perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang utuh.

“Begitu kita memegang jabatan, di situ ada tanggung jawab. Dari sisi perencanaan harus matang, karena perencanaan itulah yang dianggarkan, yang dianggarkan itulah yang dilaksanakan, dan yang dilaksanakan itulah yang dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga meminta kepala OPD menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program terukur. Dengan demikian, arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan.

Optimalisasi Pendapatan dan Belanja

Selanjutnya, Agus Fatoni mengingatkan agar pemerintah daerah mengelola APBD secara maksimal dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ia menyebut optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, serta pemanfaatan potensi sah lainnya sebagai langkah strategis.

Di sisi lain, ia mendorong efisiensi belanja. “Prinsip efisiensi tetap relevan, artinya menganggarkan belanja yang betul-betul diperlukan,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah tetap harus hadir dalam situasi darurat. Oleh sebab itu, daerah perlu memanfaatkan mekanisme perubahan APBD maupun pergeseran anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan agar pelayanan publik tidak terhenti.

Sembilan Sumber Pembiayaan dan Empat Langkah Strategis

Dalam paparannya, Agus Fatoni memaparkan sembilan alternatif sumber pembiayaan daerah. Sumber tersebut meliputi PAD, dana transfer, BUMD, BLUD, pemanfaatan barang milik daerah, pinjaman daerah termasuk obligasi dan sukuk, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), CSR, serta dukungan anggaran kementerian dan lembaga.

Selain itu, ia merinci empat langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pertama, mempercepat realisasi APBD melalui optimalisasi belanja. Kedua, mendorong inovasi PAD tanpa membebani masyarakat. Ketiga, memanfaatkan Program Strategis Nasional sebagai peluang pertumbuhan. Keempat, membuka ruang investasi swasta melalui kemudahan perizinan.

Perkuat SDM dan Tata Kelola

Namun demikian, Agus Fatoni mengakui sejumlah kendala masih menghambat kinerja daerah. Keterlambatan penetapan APBD, terbatasnya SDM pengadaan barang dan jasa, hingga kekhawatiran ASN dalam pengelolaan anggaran sering muncul di lapangan.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah menetapkan APBD tepat waktu, melakukan pengadaan dini, mempercepat belanja melalui katalog elektronik dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta memperkuat monitoring dan evaluasi.

Pada aspek sumber daya manusia, ia menekankan pentingnya sertifikasi pengadaan barang dan jasa bagi ASN. Bahkan, ia menyarankan ASN menempuh pendidikan hukum, termasuk melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), agar memahami regulasi dan perlindungan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Melalui Ramadhan Leadership Camp 2026, Agus Fatoni berharap para pimpinan dan pengelola keuangan daerah mampu memperkuat tata kelola APBD yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.