JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM – Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia, Raffi Ahmad, mengapresiasi langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menerapkan sistem kerja fleksibel berbasis digital. Langkah strategis ini mencakup skema Work From Home (WFH) guna mendukung efisiensi energi nasional serta mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan.

Menurut Raffi Ahmad, transformasi digital yang BPOM lakukan membuktikan bahwa efisiensi energi dan produktivitas ASN dapat berjalan beriringan. Ia menilai kebijakan tersebut sangat relevan dalam memperkuat sistem birokrasi yang adaptif dan modern di era teknologi saat ini.

Optimalisasi Kinerja Melalui SPBE

Selanjutnya, BPOM melaksanakan penyesuaian sistem kerja ini melalui optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui pendekatan tersebut, lembaga ini memastikan pelaporan kinerja ASN berlangsung secara real-time dan tetap terukur meskipun pegawai bekerja secara fleksibel.

Selain itu, BPOM menggunakan aplikasi e-Presensi berbasis GPS dan teknologi pengenalan wajah untuk menjamin akuntabilitas kehadiran. Pimpinan juga dapat memantau produktivitas pegawai secara komprehensif melalui Sistem Manajemen Kinerja Individu (SIMAKIN) yang telah terintegrasi dengan sistem organisasi.

Komitmen Efisiensi Energi Nasional

Sementara itu, Kepala BPOM RI, Prof. Taruna Ikrar, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan bagian inti dari reformasi birokrasi nasional. Ia menjelaskan bahwa penerapan WFH berbasis teknologi memberikan kontribusi nyata dalam menekan konsumsi listrik dan BBM pada fasilitas kantor.

“WFH yang didukung sistem digital bukan hanya soal fleksibilitas kerja, melainkan upaya konkret mendukung pembangunan berkelanjutan,” tegas Taruna Ikrar.

Oleh karena itu, BPOM berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi demi meningkatkan daya saing global. Pada akhirnya, inovasi ini diharapkan mampu mendukung visi besar Indonesia Emas 2045 melalui pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Melalui keberhasilan sistem ini, BPOM membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan yang modern dapat memberikan dampak positif langsung terhadap lingkungan dan performa birokrasi nasional.