MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bergerak cepat membentengi anggaran negara dari praktik penyimpangan. Melalui ajang Ramadhan Leadership Camp 2026, sebanyak 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjalani pelatihan intensif untuk memperdalam tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Kegiatan yang berlangsung di Makassar sejak 21 hingga 28 Februari 2026 ini menitikberatkan pada aspek profesionalisme. Pasalnya, sektor pengadaan seringkali menjadi pintu masuk utama tindak pidana korupsi jika tidak disertai perencanaan yang matang.

Pemateri studi kasus PBJ, Muhammad Alfian Amri, menjelaskan bahwa sektor ini sangat strategis namun memiliki kerentanan tinggi. Oleh karena itu, ia membedah berbagai pola penyimpangan yang kerap muncul di lapangan.

“Kami menemukan pola seperti mark-up harga, pengaturan pemenang tender, hingga praktik pinjam bendera perusahaan,” ujar Alfian saat memaparkan materi pada Kamis, 26 Februari 2026.

Mengapa ASN Takut Jadi PPK?

Selain praktik curang konvensional, Alfian juga menyoroti risiko dalam sistem digital. Meskipun teknologi mempermudah proses, oknum tertentu terkadang masih mencoba memanipulasi harga atau lalai memeriksa barang sebelum pembayaran.

Kondisi tersebut akhirnya memicu kekhawatiran di kalangan pegawai. Alfian mengungkapkan bahwa banyak ASN merasa enggan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Mereka merasa terbebani oleh risiko hukum yang mengintai jika terjadi kesalahan administratif.

“Kenyataannya, banyak ASN belum memahami sepenuhnya perbedaan jenis pengadaan, baik itu konstruksi maupun jasa konsultansi. Akibatnya, mereka seringkali salah menentukan jenis kontrak,” tambahnya.

Solusi Lewat Pemahaman Teknis

Guna mengatasi masalah tersebut, pelatihan ini mendorong ASN agar lebih memahami metode e-purchasing dan skema swakelola. Namun, Alfian mengingatkan bahwa tidak semua proyek bisa menggunakan sistem swakelola karena harus memenuhi kriteria tertentu.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa akar masalah penyimpangan biasanya bersumber dari tiga hal:

1. Lemahnya pemahaman teknis terhadap regulasi.

2. Adanya tekanan politik atau gratifikasi.

3. Perencanaan kebutuhan yang tidak akurat.

Oleh sebab itu, Pemprov Sulsel menempatkan SDM sebagai motor utama dalam ekosistem pengadaan. Profesionalisme dan perlindungan hukum bagi ASN yang bekerja sesuai prosedur kini menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Respons Positif Peserta

Salah satu peserta dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Ressi Patarai, menyambut baik materi tersebut. Ia merasa pelatihan ini membuka wawasan baru mengenai alur kerja pengadaan yang transparan.

“Sekarang kami paham prosesnya dari hulu ke hilir. Mulai dari perencanaan hingga pembayaran, semuanya harus sinkron. Sebelumnya, kami biasanya hanya tahu proses di tahap akhir saja,” pungkas Ressi.

Melalui penguatan kapasitas ini, Pemprov Sulsel berharap kualitas pembangunan semakin meningkat. Selain itu, penggunaan anggaran yang tepat sasaran diharapkan mampu menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah.