MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mematangkan proyek infrastruktur skala besar melalui skema Multi Years Contract (MYC) Paket 6. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel, Ir. H. Andi Ihsan, S.T., M.M., memimpin langsung rapat pembahasan teknis untuk menyelaraskan perencanaan dan pengawasan proyek tersebut di Ruang Rapat Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (12/03/2026).

Menjangkau 9 Kabupaten dan Kota

Dalam pertemuan tersebut, Andi Ihsan menjelaskan bahwa proyek Paket 6 ini mencakup perbaikan 20 ruas jalan strategis. Infrastruktur sepanjang 157,49 km tersebut tersebar di sembilan wilayah, meliputi Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Jeneponto, Bantaeng, Pinrang, Maros, Palopo, hingga Makassar.

“Kami merancang Paket 6 ini untuk menjaga sekaligus meningkatkan kemantapan jalan provinsi pada koridor-koridor strategis,” ungkap Andi Ihsan. Menurutnya, jalur tersebut merupakan urat nadi yang menghubungkan wilayah utara, tengah, selatan, hingga kawasan metropolitan Sulawesi Selatan.

Dukungan Anggaran dan Kelancaran Ekonomi

Pemprov Sulsel membiayai paket pekerjaan terintegrasi ini melalui APBD Tahun Anggaran 2026 dan 2027. Selain untuk perbaikan fisik, proyek ini bertujuan untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat secara merata.

Selanjutnya, Andi Ihsan menambahkan bahwa ruas-ruas yang menjadi sasaran mencakup jalur penghubung penting. Mulai dari wilayah pegunungan di Toraja, kawasan pesisir selatan, hingga akses utama penyangga metropolitan Mamminasata.

Standar Teknis dan Pemeliharaan Jangka Panjang

Secara teknis, proyek ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. Lingkup kegiatan meliputi pekerjaan persiapan, penyusunan Detail Engineering Design (DED), hingga penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

“Kami mengarahkan pekerjaan pada rekonstruksi jalan dan pemeliharaan berkala. Hal ini sangat penting guna memastikan fungsi layanan jalan tetap optimal dalam jangka panjang,” tegasnya.

Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor yang melibatkan Inspektorat serta Biro Barang dan Jasa menjadi kunci utama. Langkah ini bertujuan agar seluruh tahapan, mulai dari pelaksanaan hingga pemeliharaan pascakonstruksi, berjalan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan.