GOWA, BERITA-SULSEL.COM – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis Learning Management System (LMS) KPU RI di Baruga Tinggimae, Rabu (1/4).

Integritas di Atas Teknologi

Husniah menjelaskan bahwa demokrasi tidak hanya berdiri di atas bilik suara, melainkan di atas integritas para penyelenggaranya. Menurutnya, sistem yang canggih tidak akan berarti tanpa komitmen kejujuran dari manusia yang mengelola sistem tersebut.

“Kita sedang menanam fondasi demokrasi hari ini. Pemilu bukan sekadar agenda rutin, tetapi ujian kepercayaan publik,” ujar Husniah di hadapan para peserta.

Selain itu, Husniah memuji langkah strategis KPU RI yang menghadirkan LMS sebagai solusi pembelajaran digital. Ia menilai inovasi ini sangat relevan untuk melahirkan penyelenggara pemilu yang profesional dan adaptif di era digital. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat pendukung, sementara kunci utama tetap ada pada tanggung jawab individu.

Gowa Jadi Barometer Nasional

Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional. Sebelumnya, KPU RI telah menggelar kegiatan serupa di Lampung dan akan melanjutkannya ke Bengkulu.

“Kami memilih Kabupaten Gowa karena lokasinya sangat representatif. Selain itu, sinergitas antara pemerintah daerah dan KPU di sini berjalan sangat baik,” ungkap Parsadaan.

Ia juga mengapresiasi wawasan demokrasi Bupati Gowa yang menitikberatkan pada aspek integritas. Menurutnya, FGD ini bertujuan untuk mendesain sistem pelatihan digital KPU ke depan, mulai dari penyusunan modul hingga tata kelola anggaran.

Rekomendasi untuk Regulasi Nasional

Ketua KPU Gowa, Fitra Syahdanul, menambahkan bahwa forum diskusi ini melibatkan perwakilan dari 38 provinsi. Nantinya, hasil diskusi tersebut akan menjadi bahan rekomendasi penting dalam penyusunan regulasi kepemiluan di tingkat nasional.

“Hasil dari forum ini akan menjadi masukan dalam pembahasan undang-undang kepemiluan yang masuk dalam Prolegnas DPR RI, khususnya di Komisi II,” jelas Fitra.

Melalui kolaborasi ini, KPU berharap dapat menciptakan strategi pengembangan SDM yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.