GOWA, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten Gowa mempercepat langkah nyata untuk menurunkan angka anak yang belum tersentuh imunisasi atau zero dose. Melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Gowa menargetkan intervensi awal terhadap 2.894 anak dalam kurun waktu dua minggu ke depan.

Strategi Jemput Bola di Lapangan

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa validitas data menjadi fondasi utama dalam kebijakan kesehatan ini. Ia meminta seluruh jajaran kesehatan untuk tidak sekadar menunggu di fasilitas kesehatan, melainkan bergerak aktif menjangkau masyarakat.

“Puskesmas dan tenaga kesehatan harus mengubah pola kerja menjadi proaktif. Layanan tidak boleh bersifat pasif, kita perlu menjangkau langsung sasaran di lapangan, terutama di wilayah dengan akses terbatas,” ujar Husniah saat membuka sosialisasi di Baruga Karaeng Galesong, Rabu (1/4).

Selain itu, ia menginstruksikan penguatan peran camat, lurah, hingga kader PKK sebagai penggerak perubahan perilaku di masyarakat. Menurutnya, sinergi dengan tokoh agama juga sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi imunisasi yang akurat dan benar.

Dukungan Penuh Pemerintah Provinsi

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengajak masyarakat agar tidak ragu terhadap program imunisasi. Beliau mengingatkan warga agar selalu memverifikasi informasi dan tidak mudah percaya pada hoaks terkait vaksin.

“Kita butuh kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah agar target intervensi ini tercapai sesuai rencana. Masyarakat jangan ragu, karena ini demi masa depan anak-anak kita,” tegas Andi Sudirman.

Target dan Jadwal Intervensi

Kepala Dinas Kesehatan Gowa, Abdul Haris Usman, merincikan bahwa total sasaran anak zero dose di Gowa mencapai 5.787 anak. Namun, pada tahap awal ini, pihaknya memprioritaskan 50 persen dari total sasaran tersebut.

“Pelaksanaan intervensi serentak mulai hari ini hingga 7 April mendatang. Setelah itu, tim akan melanjutkan ke tahap monitoring nasional pada 7 sampai 9 April,” jelas Abdul Haris.

Meskipun tantangan persepsi orang tua masih ada, pemerintah optimis kolaborasi lintas sektor mampu mengatasi kendala tersebut. Petugas lapangan akan menyisir data by name by address untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak kesehatan mereka secara merata.