MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melontarkan kritik tajam terhadap Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan. Kritik tersebut muncul dalam Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemajuan Kebudayaan Daerah yang digelar di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Kantor Dinas Bina Marga, Kamis (30/04).

PKS menilai, ketidakhadiran kepala daerah dalam sejumlah agenda paripurna tidak hanya mencederai etika pemerintahan, tetapi juga melemahkan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, fraksi tersebut menegaskan bahwa forum paripurna berfungsi sebagai ruang penting untuk menyerap sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Sekretaris Fraksi PKS, Nur Hasbiah Main, menegaskan bahwa kehadiran gubernur dalam sidang paripurna bukan sekadar formalitas. Ia menekankan bahwa kehadiran langsung menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendengarkan hasil kerja DPRD, terutama saat penyampaian hasil reses.

“Kehadiran gubernur dalam sidang paripurna, khususnya saat penyampaian hasil reses, merupakan bentuk sinergi yang wajib kita jaga bersama,” ujar Nur Hasbiah dalam keterangannya.

Lebih lanjut, PKS juga menyoroti lambannya tindak lanjut pemerintah terhadap berbagai hasil reses anggota DPRD. Menurut PKS, banyak aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui mekanisme resmi, namun belum terlihat realisasi yang konkret di lapangan.

Selain itu, kondisi tersebut dinilai berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, PKS meminta agar pemerintah tidak mengabaikan hasil serap aspirasi yang telah dihimpun dari masyarakat di berbagai daerah pemilihan.

Selanjutnya, Nur Hasbiah mendesak agar Pemerintah Provinsi Sulsel segera memasukkan seluruh hasil reses ke dalam program pembangunan tahun anggaran 2026. Ia menegaskan bahwa realisasi aspirasi rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Akhirnya, Fraksi PKS memperingatkan bahwa kelalaian dalam merespons aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat dapat berdampak pada kredibilitas pemerintah. Karena itu, PKS meminta komitmen lebih kuat dari Gubernur Sulawesi Selatan agar setiap program pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.