MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan, Haris Abdurrahman memberikan peringatan keras terkait risiko komersialisasi dalam pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa program sosial yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat tidak boleh menjadi ajang pencarian keuntungan pribadi oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan di lapangan.

Pihaknya menyoroti bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam penyediaan makanan memiliki celah kerawanan yang tinggi. Jika pemerintah abai dalam mengontrol rantai pasok, maka kualitas nutrisi makanan berpotensi menurun demi mengejar margin keuntungan.

Mencegah Monopoli dan Penurunan Kualitas

Selanjutnya, legislator PKS tersebut mengingatkan agar sistem pengelolaan dapur MBG mengedepankan transparansi.

Ia mengkhawatirkan munculnya praktik monopoli oleh pengusaha besar yang justru dapat mematikan peran pelaku UMKM lokal. Selain itu, ia menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah memberikan makanan sehat kepada anak-anak, bukan sekadar proyek pengadaan barang.

“Pemerintah harus memastikan setiap rupiah dari anggaran ini benar-benar menjadi gizi bagi anak-anak kita. Kita tidak boleh membiarkan adanya pihak yang mengkomersialisasi program ini secara berlebihan,” tegasnya.

Pentingnya Standar Operasional yang Jelas

Lebih lanjut, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang ketat untuk setiap dapur umum. Langkah ini bertujuan agar mutu pangan tetap terjaga mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses penyajian. Kemudian, ia menyarankan pelibatan elemen masyarakat dan ahli gizi untuk ikut serta mengawasi distribusi di setiap titik.

Sebagai penutup, legislator tersebut berharap agar program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya menjadi kebijakan yang bersifat seremonial. Sebaliknya, ia menuntut hasil yang konkret bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sul