MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, lembaga legislatif daerah memerlukan wadah tersebut agar dapat menampung dan menindaklanjuti keluhan warga secara lebih efektif.

Aliyah menyampaikan gagasan tersebut saat menjadi narasumber dalam Seminar Kebangsaan di Makassar, Sabtu (6/6/2026). Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPW PGK) Sulawesi Selatan menyelenggarakan acara yang bertajuk “Inklusivitas Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Berbasis Lokal” ini.

Dalam pemaparannya, Aliyah menekankan bahwa hubungan antara masyarakat dan lembaga perwakilan daerah harus berjalan erat. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar wakil rakyat tidak hanya mendekati warga menjelang momentum pemilihan umum saja. Sebaliknya, DPRD wajib memperjuangkan aspirasi tersebut secara konsisten dalam proses pembangunan.

“DPR RI sudah memiliki Badan Aspirasi Masyarakat yang menjadi ruang penyaluran berbagai masukan. Selanjutnya, pemerintah daerah layak menerapkan model ini di tingkat provinsi dan kabupaten agar akomodasi suara warga lebih berkelanjutan,” ujar Aliyah.

Ia menambahkan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan saluran yang lebih terstruktur. Melalui BAM, lembaga legislatif dapat memberikan tindak lanjut yang jelas terhadap setiap persoalan lingkungan milik warga. Selain itu, kehadiran badan baru ini akan memperkuat fungsi representasi dan pengawasan anggota dewan.

Selama acara berlangsung, Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar tampak mendampingi Aliyah. Wakil Wali Kota itu pun sempat membagikan pengalamannya dalam mengelola dinamika demokrasi yang tinggi di Kota Daeng. Ia menilai sikap kritis warga Makassar justru menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang partisipatif.

Pada kesempatan yang sama, Aliyah mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa kontribusi anak muda tidak boleh sebatas melalui media sosial saja. Pemuda harus turun langsung ke tengah masyarakat dan menyumbangkan gagasan yang konstruktif.

“Anak-anak muda harus hadir menjadi bagian dari solusi. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan perspektif baru. Modal inilah yang daerah butuhkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan,” katanya.

Pada akhir pemaparannya, Aliyah menyimpulkan bahwa pembangunan yang inklusif hanya akan terwujud jika pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan organisasi masyarakat harus tetap terjaga.

“Pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dengan mendengarkan masyarakat. Ketika saluran aspirasi berjalan baik, maka kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.