MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar untuk memilah sampah dari sumbernya. Sebagai langkah nyata, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus membuat teba atau lubang resapan sampah organik serta kompos di area kantor maupun rumah masing-masing.

Kebijakan tegas ini menjadi langkah awal untuk membangun budaya pengelolaan sampah yang dimulai dari lingkungan pemerintahan. Melalui strategi tersebut, Pemkot Makassar ingin memberikan teladan nyata sebelum mengajak masyarakat luas melakukan hal serupa.

Munafri menyampaikan instruksi tersebut saat membuka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Makassar Creative Hub (MCH), Jalan Nusantara, Sabtu (6/6/2026). Menurut pria yang akrab disapa Appi ini, peringatan tahunan tersebut bukan sekadar acara seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga bumi.

“Tema Hari Lingkungan Hidup tahun ini adalah ‘Saatnya Bekerja Demi Masa Depan Bumi yang Lebih Berkelanjutan’. Oleh karena itu, seluruh pihak harus mengambil tindakan nyata untuk menghadapi krisis lingkungan saat ini,” ujar Munafri.

Lebih lanjut, Munafri menjelaskan bahwa dunia sedang menghadapi triple planetary crisis atau tiga krisis besar yang saling berkaitan. Krisis tersebut meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi lingkungan. Sebagai kota pesisir, Makassar kini mulai merasakan dampak langsung dari ancaman global tersebut.

“Jika kita tidak mampu mengendalikan lingkungan dengan baik, maka persoalan banjir dan rob akan menjadi masalah tahunan yang terus berulang,” tutur mantan CEO PSM tersebut.

Oleh sebab itu, politisi Golkar ini mengajak seluruh elemen warga untuk peduli melalui tindakan sederhana sehari-hari. Ia menegaskan bahwa kampanye kebersihan tidak akan membuahkan hasil tanpa adanya aksi nyata yang konsisten.

“Stop bicara kebersihan kalau masih membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, jangan bicara lingkungan jika belum mampu memilah sampah dari rumah sendiri,” tegasnya.

Berdasarkan data Pemkot, produksi sampah di Makassar saat ini mencapai 1.036 ton per hari. Namun, armada pemerintah baru mampu mengangkut sekitar 67 persen dari total timbulan sampah tersebut. Guna mengatasi tantangan besar ini, Munafri berjanji akan menerapkan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dalam setiap penyelenggaraan acara di Makassar.

Selain itu, Pemkot Makassar mendorong pengembangan ekonomi sirkular dengan mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung program urban farming. Menariknya, hasil pertanian kota tersebut nantinya dapat menyuplai kebutuhan pasar tani hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahkan, pada momen HUT Kota Makassar November mendatang, pemerintah akan memberikan penghargaan khusus bagi individu, kelompok tani, dan komunitas yang konsisten menjaga kelestarian alam.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, menyatakan bahwa gerakan ini melibatkan seluruh unsur daerah secara serentak. Mulai dari tingkat RT, RW, lurah, camat, hingga perusahaan daerah turut menyukseskan aksi kerja bakti massal ini.

“Kami tidak hanya berpatokan pada bulan Juni saja. Sebaliknya, DLH Makassar akan terus melanjutkan berbagai program edukasi, seperti focus group discussion (FGD) dan workshop lingkungan, secara berkelanjutan,” pungkas Helmy setelah kegiatan di MCH.