BANDUNG, BERITA-SULSEL.COM — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus memperkuat ketahanan farmasi nasional di tengah ancaman krisis rantai pasok global. Salah satu langkah konkritnya, BPOM meluncurkan program Sinergi Intensifikasi Asistensi Regulatori Terpadu (SIGMA) 2026 di Hotel Grand Mercure Setiabudi, Bandung, Senin (7/9/2026).

Program strategis ini menjadi ruang kolaborasi nyata antara regulator dan pelaku industri. Lewat forum ini, kedua pihak mempercepat penyelesaian hambatan regulasi sekaligus menjamin masyarakat mendapatkan akses obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa ketahanan farmasi menjadi isu yang sangat kritis saat ini. Gejolak geopolitik dunia dan gangguan rantai pasok global dapat mengganggu ketersediaan bahan baku obat (BBO) di dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia wajib mempercepat diversifikasi bahan baku, memperkuat rantai pasok, dan mendorong inovasi secara berkelanjutan.

“Pelaku usaha adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan farmasi. Kita membutuhkan industri yang kuat dan berdaya saing agar ketersediaan obat bagi masyarakat tetap terjaga,” ujar Taruna saat membuka forum tersebut.

Selain itu, BPOM terus menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan kemudahan berusaha. BPOM merancang pelayanan regulatori agar semakin adaptif, responsif, dan berbasis risiko. Salah satunya, BPOM mempermudah kebijakan registrasi variasi perubahan produsen zat aktif guna menjaga kesinambungan produksi obat nasional.

Program SIGMA 2026 sendiri berlangsung selama lima hari sebagai bagian dari transformasi layanan terpadu BPOM. Forum ini mempertemukan berbagai fungsi strategis dari tahap pre-market hingga post-market. Alhasil, pelaku industri bisa mengurus asistensi regulatori secara lebih cepat dan terintegrasi.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPP, dan NPPZA BPOM, dr. William, menambahkan bahwa pendekatan baru ini mempercepat solusi atas kendala lapangan.

“SIGMA bukan sekadar forum konsultasi. Regulator dan pelaku usaha duduk bersama mencari solusi regulatori yang tepat tanpa mengurangi standar keamanan dan mutu obat,” tegas William.

Di sisi lain, BPOM memperketat pengawasan obat beredar (post-market) melalui sistem peringatan dini. BPOM mengintegrasikan inspeksi, pengujian laboratorium, farmakovigilans, hingga laporan masyarakat. Untuk memperlancar komunikasi, BPOM memanfaatkan saluran SISOBAT agar tidak ada perbedaan tafsir aturan di lapangan.

Taruna juga mengingatkan bahwa pengakuan WHO Listed Authority (WLA) yang diraih BPOM pada akhir 2025 bukanlah akhir perjalanan. Status internasional tersebut justru menuntut tanggung jawab yang lebih besar.

“WLA bukan garis akhir. Kita harus menerjemahkan pengakuan global ini menjadi kepercayaan global,” kata Taruna.

Sebagai penutup rangkaian acara, BPOM dan para pemangku kepentingan menandatangani komitmen bersama untuk membangun Ketahanan Farmasi Nasional. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor dan memantapkan kemandirian obat dalam negeri.

Turut hadir dalam acara ini, Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kemenkes, Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS; Ketua GP Farmasi Jawa Barat, Donny Hardiana; serta jajaran Instalasi Farmasi Pemerintah se-Jawa Barat. (*)