MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan serangkaian catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026. Langkah tegas ini bertujuan mengawal alokasi anggaran daerah agar tetap berpihak pada kebutuhan dasar rakyat serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Selain menguliti postur anggaran, Golkar turut menyuarakan jeritan masyarakat terkait krisis energi yang melanda berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Fenomena antrean panjang BBM di SPBU, kelangkaan gas LPG 3 kilogram, serta pemadaman listrik bergilir menjadi perhatian serius fraksi tersebut.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus segera mengambil langkah intervensi strategis. Kami mendesak koordinasi ketat lintas sektoral demi menjamin ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat,” tegas juru bicara Fraksi Golkar, Sofyan Syam, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel di Makassar.

Soroti Anjloknya Pendapatan dan Rendahnya Serapan Modal

Meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan I 2026 mencetak angka mengesankan sebesar 6,88 persen—melampaui rata-rata nasional sebesar 5,61 persen—Golkar menilai penerimaan daerah justru menghadapi tekanan berat. Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp170,4 miliar menjadi Rp10,48 triliun.

Penurunan target ini terjadi akibat terkoreksinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp235,4 miliar. Sektor Pajak Daerah merosot Rp373,1 miliar (7,17 persen) akibat penyesuaian Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Sementara itu, penerimaan Retribusi Daerah anjlok drastis hingga 22,24 persen atau setara Rp110,1 miliar.

Di samping persoalan pendapatan, Golkar mengkritik keras lambatnya penyerapan Belanja Modal yang baru menyentuh angka 5,45 persen hingga akhir Semester I 2026. Padahal, belanja modal merupakan motor utama untuk membangun jalan, irigasi, serta fasilitas pelayanan publik bagi warga.

Desak Pelunasan Lahan Stadion Sudiang Rp18,3 Miliar

Secara khusus, Fraksi Golkar mendesak Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran senilai Rp18,3 miliar guna menuntaskan ganti rugi lahan proyek Stadion Sudiang. Sengketa lahan seluas kurang lebih 2 hektare tersebut kini telah mengantongi kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dari Mahkamah Agung serta Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Makassar.

“Pemerintah Daerah wajib taat hukum dan memberikan kepastian. Pemprov harus segera melunasi sisa kewajiban Rp18,3 miliar pada Perubahan APBD 2026 ini agar proses konstruksi fisik tidak terhambat,” kata Sofyan Syam.

Pertanyakan Pemangkasan Anggaran Pertanian dan Bencana

Selain masalah Stadion Sudiang, Golkar mempertanyakan kebijakan Pemprov yang memangkas alokasi Urusan Pertanian sebesar Rp24 miliar (10,08 persen) serta Urusan Kehutanan sebesar Rp13,5 miliar. Golkar menilai kebijakan ini sangat kontradiktif dengan komitmen Pemprov Sulsel yang ingin mewujudkan swasembada pangan dan hilirisasi pertanian.

Selanjutnya, Golkar mengingatkan potensi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor di wilayah Sulsel. Langkah pemerintah memangkas Belanja Tidak Terduga (BTT) secara drastis hingga 65,17 persen—dari Rp20 miliar menjadi Rp6,9 miliar—berpotensi mengganggu kesiapsiagaan daerah dalam merespons kondisi darurat.

Perhatikan Wilayah Kepulauan dan Bantuan Desa

Dalam pandangan umum yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar H. Lukman B Kady dan Sekretaris Ir. Marthen Rantetondok tersebut, Golkar mendorong Pemprov Sulsel memberikan perhatian khusus kepada masyarakat kepulauan, seperti Kepulauan Selayar dan Pangkep. Golkar menyoroti masih banyaknya program prioritas wilayah kepulauan dan pesisir yang mencatatkan realisasi sangat rendah, bahkan ada yang masih nol persen pada Semester I.

Pada akhirnya, Fraksi Golkar menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk masuk ke tahap pembahasan berikutnya. Namun, mereka menegaskan bahwa Pemprov Sulsel harus menindaklanjuti seluruh catatan kritis dan rekomendasi ini demi menciptakan pembangunan Sulawesi Selatan yang adil, merata, dan berkarakter.