MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — DPRD Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan teknologi desalinasi air laut. Kebijakan tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan air bersih serta air minum bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Melalui keterangannya, Anggota DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menilai bahwa teknologi desalinasi mampu menjadi solusi paling efektif. Selama ini, masyarakat di sejumlah pulau menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan akses air bersih.

Menurut Ray, program ini tergolong sangat mendesak karena beberapa pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

“Ini memang salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita tahu sendiri jumlah populasi yang cukup padat di beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingareng, Lumu-lumu, Bone Tambung, dan Langkai,” kata Ray, Senin (5/10/2026).

Meskipun memberikan dukungan penuh, Ray mengingatkan Pemkot Makassar agar tidak hanya fokus pada pengadaan peralatan semata. Pemerintah wajib memastikan ketersediaan anggaran operasional serta pemeliharaan agar fasilitas tersebut berfungsi secara berkelanjutan.

Selanjutnya, ia menyoroti potensi korosi yang tinggi pada peralatan desalinasi karena sistem pengolahan bersentuhan langsung dengan air laut. Apabila petugas mengabaikan perawatan rutin, kondisi itu pasti memengaruhi usia pakai serta kinerja mesin.

“Yang perlu kita sama-sama berikan masukan, bagaimana alat ini bisa disiapkan juga biaya maintenance-nya. Alat-alat seperti itu yang bersentuhan dengan air laut mempunyai tingkat korosi yang cukup tinggi,” ujarnya.

Selain masalah pemeliharaan, Ray meminta Pemkot Makassar memastikan kualitas peralatan berada pada standar terbaik. Langkah tersebut menjamin proses pengolahan air laut menjadi air tawar berlangsung optimal serta menghasilkan suplai air yang aman bagi warga.

“Kita berharap alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang proper, yang memungkinkan proses desalinasi ini bisa berjalan secara maksimal untuk bisa memberikan suplai air bersih dan air minum kepada masyarakat di kepulauan,” katanya.

Di samping itu, Ray meminta pemerintah memetakan seluruh kebutuhan pembiayaan sejak awal perencanaan. Perhitungan tersebut mencakup penyediaan tenaga operasional, biaya pemeliharaan, hingga cadangan anggaran perbaikan ketika terjadi kerusakan pada fasilitas desalinasi.

“Kita coba lihat di mana pemerintah Kota Makassar melakukan cantolan di pagu anggarannya. Kalau desalinasi ini jalan di kepulauan, diperlukan tenaga-tenaga operasional, kemudian persiapan untuk membiayai mungkin perawatan atau kerusakan yang terjadi di situ,” jelasnya.

Berdasarkan pandangan Ray, penyediaan air bersih lewat teknologi desalinasi memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat kepulauan. Namun, keberhasilan program ini menuntut kesiapan sistem pengelolaan serta dukungan anggaran yang konsisten.

Selain masalah air bersih, Ray mengungkapkan bahwa warga kepulauan juga membutuhkan pembangunan dermaga yang memadai. Sarana transportasi laut tersebut menjadi akses utama bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas dari dan menuju daratan kota.

“Di kepulauan itu yang pertama dibutuhkan adanya pembangunan dermaga. Dermaga menjadi salah satu aspek utama dalam hal mengakses ke kepulauan,” katanya.

Keberadaan dermaga berkaitan erat dengan berbagai aktivitas penting warga, mulai dari sektor pendidikan, pekerjaan, perdagangan, hingga layanan kesehatan. Infrastruktur ini bahkan memegang peranan krusial ketika situasi darurat menuntut perpindahan cepat menuju wilayah daratan.

Oleh karena itu, Ray mendorong terciptanya kolaborasi lintas pemerintahan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kepulauan. Menurutnya, pemerintah kota harus bersinergi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Ini perlu ada kolaborasi yang berkelanjutan, bukan hanya sekadar memberikan aspirasi, namun kemudian aspirasi ini bisa dijemput oleh pemerintah kota untuk dikirimkan ke pemerintah provinsi di Sulawesi Selatan,” tukasnya.