Anggap Bikin Gaduh, Legislator PAN Berikan Rapor Merah ke Pj. Walikota Makassar

Dewan Makassar Minta Kebijakan Penutupan Masjid dikaji kembali

MAKASSAR,BERITA-SULSEL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Sahruddin Said memberikan rapor merah kepada Pejabat Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin.

Rapor merah Sahruddin Said ini diberikan kepada PJ Walikota yang dianggapnya memaksakan lelang jabatan eselon II. Diketahui Prof Rudy tetap melakukan mutasi sejumlah pejabat Pemkot Makassar, meski Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melarang.

“Intinya saya sebagai politisi PAN memberikan rapor merah kepada PJ Walikota, yang kemudian menurut saya akal fikirnya dangkal. Saya tidak benci PJ nya, yang saya tidak suka ini kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan, karena seolah-olah bukan memperbaiki tapi malah membuat gaduh,” tegas Sahruddin saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa (29/12/2020).

“Kalau PJ alasanya ini adalah mengisi jabatan kosong atau kemudian mempercepat pelayanan masyarakat, kenapa bukan dari awal dia jalankan rotasi. Sebenarnya saya tau kalau dia melakukan lelang jabatan untuk mendefinitifkan jabata,” tambah Sahruddin.

Menurutnya, Prof Rudi harusnya memahami posisinya hanya sebagai pejabat sementara. Sehingga kebijakan-kebijakn yang dikeluarkan betul-betul sesuai dengan aturan dan kebutuhan Kota Makassar saat ini.

“Saya tau aturanya dalam Kemendagri tidak ada aturan yang mendefinitifkan jabatan, tetapi dia juga harus paham atau tau diri bahwa dia hanya berstatus pejabat sementara,” jelasnya.

Kata dia, yang harus dilakukan Pj Walikota Makassar yakni, mengisi jabatan kosong di Kelurahan atau Sekertaris Lurah dan Kepala Seksi.

“Bukan yang sudah ada Plt nya dia ganti lagi, inikan akan membuat kesenjagan dalam pemerintahan,” jelasnya.

Sahruddin menambahkan Pj Walikota harusnya fokus penanganan banjir karena saat ini Kota Makassar telah memasuki musim hujan.

“Seharusnya yang dilakukan saat ini mengangkat semua sampah yang ada di drainase agar tidak terjadi banjir. Kemudian Pj juga harus mengintruksikan jajaran pemerintahan tingkat bawah sebelum hujan deras ini datang sebaiknya di keruk itu semua drainase agar tidak ada lagi genangan atau banjir,” katanya. (*)


Comment