MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Banyaknya figur akademisi yang maju di Pilkada sangat menarik untuk kita bahas, menurut sebagian besar masyarakat ini masih menjadi sesuatu yang aneh. Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Filsafat UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Mustari Mustafa M.Ag

Memang, kata Mustari, politik itu adalah bidangnya politisi. “Mereka yang sejak awal dikader dan mengalami proses politik, mulai dari berpartai,” kata Mustari melalui sambungan telepon selulernya kepada berita-sulsel.com, Sabtu, (08/10/2016).

Jika saja, menurut Mustari, para pemimpin yang berlatar belakang politisi mampu menunjukkan kinerja dengan baik, membawa kemakmuran di masyarakat, ini bisa menjadi rumusan bahwa kepala daerah memang bidangnya politisi, akademisi tidak perlu terlibat.

Namun, menurutnya, pada kenyataannya kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, banyak politisi yang menduduki jabatan kepala daerah tidak memberikan contoh itu.

Karena itu, lanjut mustari, dengan kondisi ini akademisi punya peluang yang terbuka. “Masyarakat membutuhkan alternatif untuk memberikan mereka kemakmuran dan kesejahtraan. Sehingga, akademisi yang masuk ranah politik dianggap paling layak untuk itu,” ungkapnya.

Akademisi, tambah Mustari, menjadi sebuah bobot atau kualitas, baik secara formal sebagai seorang peneliti, atau punya jenjang pendidikan dengan banyak gelar.

Sehingga, tegas Mustari, masuknya akademisi dalam pertarungan Pilkada menjadi hal yang wajar dan normal. “Mengingat kondisi saat ini politisi tidak banyak memberi kemakmuran pada masyarakat,” imbuhnya.

Meskipun demikian, lanjut Mustari, tidak ada jaminan akademisi juga bisa menjawab harapan masyarakat tersebut, namun sudah banyak contoh akademisi sukses menjadi kepala daerah. “Memimpin itukan tidak hanya mengusai teori-teori kekuasaan politik, tapi harus ada kemampuan lain,”paparnya.

Mustari juga mengatakan, embel-embel akademisi yang melekat pada satu figur itu merupakan suatu kelebihan. Kelebihan itu bisa juga menjadi beban jika kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat tidak mampu terjawab. “Karena spirit dan harapan masyarakat ada di embel-embel akademisinya itu,”tambahnya.

Tentu, terang Mustari, jika akademisi ini menjadi pemimpin mereka akan mengalami keterkejutan politik. Hal ini berbeda jika akademisi memiliki latar belakang politik. “Meskipun dengan membaca berbagai literatur mereka sudah bisa menguasai, tetapi dinamikanya tidak begitu dipahami,” jelasnya.

“Beberapa daerah yang dipimpin akademisi menunjukkan kondisi bahwa mereka happy menjalani kegiatannya karena mungkin mereka merekrut pasangannya dari kalangan politisi sehingga bisa saling melengkapi,” tambah Mustari.

Akan lebih menguntungkan lagi, jelas Mustari, jika akademisi ini memiliki profesi ganda, mereka juga adalah politisi. “Saya tidak ingin menyebutkan figurnya tapi ada yang seperti itu,”terangnya.

Mustari juga menyarankan jika akademisi ingin bertung di pilkada seharusnya memiliki basis massa atau komunitas yang jelas. ” Kita menyayangkan jika akademisi itu bertarung hanya karena ajang gagah-gagahan dan hanya menggadaikan embel-embel akademisi,” tutup Pengarang Buku “Filsafat dan ilmu pengetahuan” tersebut. (ram)