Persekutuan Gereja Indonesia Bahas HAM dan Demokrasi di Makassar

Persekutuan Gereja Indonesia Bahas HAM dan Demokrasi di Makassar

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Seminar Agama-agama ke-38 Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) kembali digelar bersama elemen-elemen masyarakat nasional. Kegiatan tahunan PGI ini digelar di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kegiatan dengan peserta  sekitar 108 orang dari beragam daerah ini, mengangkat tema “Merawat dan Mengadvokasi Keadilan, serta Perdamaian di Tengah Masyarakat Majemuk Demi Pemajuan HAM dan Demokrasi di  Indonesia”.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Gereja GPIB Immanuel Makassar, Jalan Balaikota No.1,Baru,Kecamatan Ujung Pandang,Kota Makassar, Senin (15/1/2024)

Tema tersebut berangkat dari realitas bahwa keberagaman identitas adalah sebuah keniscayaan yang harus dikelola, diakui dan dilindungi oleh negara, sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara. Adalah tugas negara untuk mengakui, memenuhi, dan melindungi hak-hak warganya agar dapat hidup aman dan sejahtera, serta menjalani hidup sebagai “manusia seutuhnya.

Sekretaris Eksekutif PGI Pdt. Jimmy Sormin yang juga selaku Koordinator Program SAA, mengatakan masih banyak praktik-praktik baik yang perlu untuk terus dirawat, dan diadvokasi Bersama, agar menjadi kekuatan atau modal sosial di masyarakat.

“Ambil contoh dibeberapa daerah yang masih menjaga tradisi gotong-royong, yang umumnya dalam masyarakat agraris, tanpa mengenal sekat-sekat identitas agama dan budayanya,” ujarnya.

Menurut Pdt Jimmy, pada masyarakat ini terbangun sikap saling menghargai, dan mengawal hak-hak sesama anggota masyarakatnya.

“Pembangunan gereja yang melibatkan masyarakat Muslim, atau masjid yang didirikan oleh warga-warga non-Muslim, masih menunjukkan adanya harapan perdamaian. Demikian pula advokasi dari kelompok-kelompok keagamaan terhadap kelompok yang lebih rentan dan minoritas, ditambah semakin bertambahnya organisasi-organisasi masyarakat dan pendidikan yang mengajarkan pentingnya HAM dan demokrasi, turut menguatkan harapan untuk terbangunnya keadilan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, menjelang penyelenggaraan PEMILU 2024, konsolidasi antariman perlu untuk terus diperkuat dan kembangkan, agar menjadi kekuatan sosial dalam mengurangi risiko-risiko gesekan sosial berbasiskan perbedaan identitas agama dan budayanya akibat politisasi identitas.

“Kegiatan SAA ini tidak sekadar berisi seminar, beberapa kegiatan lainnya seperti lokakarya, kunjungan lapangan, dan deklarasi peserta,” pungkasnya.

Selain itu,Ketua BP (Badan Pelaksana) Mupel Sulselbara Pendeta Charles Manuputy juga mengetakan dengan adanya kegiatan seminar agama agama,mengajak masyarakat untuk saling meragkul dan merajuk keberagaman agar selalu indah

“berharap toleransi yang ada di provisi sulsel kota makassar semoga terjalin dengan baik dan bersama menjaga proses demokrasi yang akan berlangsung”Terangnya

“mari merawat kebineka ikaan dan keberagaman untuk saling membangun kebersamaan dengan seluruh gereja yang ada di Sulsel”Tambahnya

Staf Ahli Gubernur Sulsel bidang Perekonomian,Pembagunan dan Keuangan since Erna Lamba mengatakan selaku perwakilan pemerintahan berkomitmen terus mendukung upaya PGI dan agama agam yang ada dalam menjaga demokrasi dan menciptakan lingkungan kondusif

“nilai-nilai keadilan,demokasi adalah bukti konkrit untuk masyarakat majemuk demi kemajuan HAM dan demokrasi,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, bawah peran dalam toko toko agama sangatlah penting dalam masyarakat dalam membentuk karakter dan moral untuk menciptakan perdamaian.

“semua warga negara tanpa memandang suku,ras,agama harus memiliki sifat keadilan dan toleransi untuk saling menjaga perdamaian di negara kita,” tambahnya.

“Mari kita bersatu melawan diskrimasi atau distoleransi yang ada di kota makassar”tutupnya.

Para narasumber yang hadir dalam kegiatan ini antara lain, Atnike Sigiro (Ketua Komnas HAM RI), Pdt. Gomar Gultom (Ketua Umum PGI), Asfinawati (STHI Jentera/YLBHI), Farha Ciciek (Komunitas Tanoker), Samsul Maarif (CRCS UGM), Trisno Sutanto (Komisi Hubungan Antaragama PGI), Ust. Dr. Abidin Wakano (Tokoh Perdamaian Maluku), Nurlaela Lamasitudju (Aktivis HAM Sulawesi Tengah), Pdt. Dr. Elisae Sumandie (IAHN Tampung Penyan), Pdt. Dr. Zakaria Ngelow (Oase Intim), Prof. Dr. H. Abdul Rahim Yunus (Ketua FKUB Sulawesi Selatan). (*)


Comment