MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Proyek Solar Panel Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar dianggap tak ada progress alias mandek. Padahal anggaran proyek ini cukup besar yakni Rp200 miliar.

Tak hanya itu, kewenangan dalam proses tender pun ikut kisruh. Pasalnya, Kadisdik Makassar, Muhyiddin Mustakim disebut mengambil alih tugas Kabid di proyek Solar Panel.

Kepala Bidang Pengembangan SD Disdik Makassar, Arismunandar mengatakan, proyek Solar Panel awalnya akan dikerja oleh Dinas Pekerjaan Umum. Namun, dirinya tak mengetahui secara pasti proyek ini dikembalikan ke Dinas Pendidikan.

“Iye, Solar Panel di Disdik Makassar,” singkat Arismundar, Rabu (9/10) kemarin.

Ditanya soal titik penempatan proyek Solar Panel itu, mantan Lurah Maccini Gusung itu tak tahu mengenai detail. Pasalnya, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK-nya diambil alih Kepala Dinas Pendidikan.

“Saya tidak tau itu karena pak kadis sekarang PPKnya,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifly mengatakan dua proyek Solar Panel dan Motor Listrik telah dimasukkan dalam APBD Perubahan. Itu, bagian dari perencanaan pemerintah.

“Proyek ini masuk di APBD Perubahan. Kami (Bappeda) tindaklanjuti hal itu karena awal perencanaan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Solar panel itu Dinas Pendidikan dan motor listrik di Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” ujar Andi Zulkifly, saat ditemui di Balaikota Makassar, Rabu (9/10).

Dua proyek ini, sambung Zul–sapaan akrabnya, Bappeda memasukkan program ini ke dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) masing-masing OPD. Sehingga, saat ini tinggal menunggu tindaklanjut dari Disdik Makassar dan DLH Kota Makassar.

“Jadi, tinggal dilaksanakan oleh OPD terkait. Yang jelas, kami dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah memasukkannya ke dalam dokumen DPA untuk anggaran dan kegiatan,” tukasnya.

Rp200 Miliar untuk 250 Sekolah

Anggaran Proyek Solar Panel Dinas Pendidikan Kota Makassar Rp 200 miliar. Solar cell atau panel surya akan dipasangan di setiap gedung sekolah, pemerintahan, hingga puskesmas.

Sebelumnya, Muhyiddin mengatakan alokasi anggaran pemasangan panel surya diakomodir di dalam APBD Makassar. Proyek ini ditarget rampung tahun ini.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengaku, dirinya bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar telah menentukan 250 sekolah yang akan dipasangi panel surya tahun ini.

Proyek ini sebagi upaya mengurangi risiko pemadaman listrik yang terjadi di Sulsel saat musim kemarau. Sebab, sekolah di Makassar saat ini sudah punya smartboard fasilitas smartclass. JIka tekanan listriknya naik-turun, maka akan sangat merugikan.

“Kami putuskan walaupun belum semua sekolah, tapi 250 sekolah SD-SMP kita akan ganti dengan energi matahari,” ujar Danny belum lama ini.

Kolusi di Proyek Solar Panel

Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Pemerhati Hukum sebelumnya telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dan Kantor DPRD Kota Makassar.

Mereka menyoroti dugaan keterlibatan oknum pejabat Kejati Sulsel dalam pengaturan tender proyek Panel Surya di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang menelan anggaran Rp200 miliar.

“Kami menyoroti proyek Panel Surya yang dianggarkan Pemkot Makassar. Berdasarkan hasil investigasi, kami menemukan dugaan intervensi oknum pejabat Kejaksaan Tinggi Sulsel dalam pengaturan pemenang tender proyek tersebut,” kata Arman, jenderal lapangan aksi demonstrasi tersebut.

Arman mendesak Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim segera menindaklanjuti dugaan kolusi yang dilakukan oleh bawahannya tersebut. Tak hanya Kajati, Arman juga meminta Jaksa Agung Muda Pengawas (Jamwas) Kejagung untuk turun tangan memeriksa oknum pejabat Kejati Sulsel itu.

“Praktik-praktik kolusi seperti ini bisa merusak marwah kejaksaan jika tidak segera ditindak lanjuti,” tegasnya.

Tak hanya keterlibatan oknum pejabat Kejati Sulsel, Arman menjelaskan dugaan kolusi dalam proyek yang menelan anggaran Rp200 miliar ini juga melibatkan unsur pimpinan di DPRD Kota Makassar. Ia pun menyebut pihaknya juga menggelar aksi demonstrasi di DPRD Kota Makassar.

“Hari ini kami juga melakukan aksi di DPRD Kota Makassar karena praktik kolusi ini juga melibatkan unsur pimpinan di sana,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek solar cell atau panel surya ini telah dianggarkan di APBD Perubahan 2024. Proyek yang direncanakan rampung tahun ini itu menargetkan pemasangan panel surya di 314 SD, 54 SD , 2 Paud dan sejumlah kantor OPD serta Puskesmas lingkup Pemkot Makassar.

Terpisah Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Soetarmi angkat bicara terkait dugaan-dugaan yang disoroti oleh kelompok mahasiswa tersebut. Menurut dia Kejaksaan Tinggi Sulsel menunggu laporan dari para aktivis tersebut.

“Kalau memang ada laporkan, biar jelas siapa oknum pejabat yang dimaksud. Kita tunggu,” ucapnya.