MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar membahas laporan hasil reses, yaitu kegiatan menyerap aspirasi warga di berbagai daerah pemilihan.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Makassar, Jumat, (15/08) ini mengungkapkan sejumlah isu penting, mulai dari lapangan kerja, infrastruktur, kebersihan, hingga penanganan banjir.

Isu Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Juru bicara Dapil II, Ismail, menyampaikan harapan masyarakat agar Pemerintah Kota Makassar dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Ia juga menekankan pentingnya langkah progresif untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Ismail mengapresiasi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dinilai telah merencanakan program pembangunan dengan efektif.

“Kami berharap pemerintah lebih fokus memperhatikan usulan warga di lapangan, karena dinamika dan problematika kehidupan masyarakat terus berkembang dan membutuhkan respons yang cepat,” ujar Ismail.

Sorotan Isu Lingkungan dan Infrastruktur

Anggota DPRD Dapil III, Idris, menyoroti rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Tamalanrea.

Ia mengingatkan agar rencana tersebut dikaji ulang karena berpotensi menimbulkan masalah baru, mengingat wilayah tersebut merupakan kawasan padat penduduk.

“Pembangunan harus sejalan dengan prinsip berkelanjutan dan keadilan ekologis,” tegas Idris.

Selain itu, masalah kebersihan juga menjadi perhatian. Warga mengeluhkan armada pengangkut sampah yang sudah tua dan tidak beroperasi optimal.

Idris mendorong perbaikan manajemen persampahan, termasuk sosialisasi iuran sampah gratis yang belum dipahami sebagian masyarakat.

Isu infrastruktur seperti perbaikan jalan berlubang dan penambahan lampu jalan juga menjadi permintaan utama untuk mendukung kelancaran mobilitas warga.

Permintaan Terkait Bantuan Sosial dan Keamanan

Dalam bidang sosial, dewan mengimbau agar pembagian bantuan sosial dilakukan lebih merata, terutama di daerah yang luput dari perhatian.

Idris juga menekankan perlunya peningkatan keamanan dengan memperketat pengawasan di lorong-lorong yang rawan kriminalitas.

Permasalahan Banjir di Tamalanrea dan Biringkanaya

Masalah banjir di Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya menjadi catatan serius. DPRD meminta pemerintah kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mencari solusi permanen, mengingat banjir telah menjadi persoalan rutin yang mengganggu aktivitas warga.

“Kami berharap pemerintah kota dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas, meningkatkan produktivitas, serta menjaga kepercayaan masyarakat dengan menindaklanjuti isu-isu mendesak yang telah disampaikan,” tutup Idris.