MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota DPRD Makassar Sangkala Saddiko menyoroti berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat saat kegiatan reses, mulai dari data Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak transparan hingga gaji guru mengaji yang tertunda.

Ia menyebut banyak warga mengeluh karena nama mereka tiba-tiba hilang dari daftar penerima bantuan PKH tanpa alasan yang jelas.

“Masyarakat sering bertanya kenapa mereka tidak lagi terdaftar. Kami juga kesulitan menjawab karena tidak memiliki akses data yang konkret,” kata Sangkala.

Selain itu, ia juga menyoroti ketimpangan dalam penyaluran bantuan. Beberapa warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkan, sementara yang tidak layak malah terdaftar sebagai penerima. Kondisi ini dinilai Sangkala telah merusak kepercayaan publik.

“Ada yang seharusnya menerima, tapi tidak dapat. Ada pula yang diragukan kelayakannya malah dapat. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan,” tegasnya.

Gaji Guru Mengaji dan Drainase Paccerakkang

Selain masalah PKH, Sangkala juga meminta penjelasan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait gaji guru mengaji yang sudah beberapa bulan tidak cair.

“Itu guru-guru mengaji yang tadinya dapat gaji tapi sudah berapa bulan tidak pernah digaji lagi dengan alasan bergantian dengan guru mengaji lain. Mereka pastinya menunggu kepastian dan alasan kenapa gajinya tidak pernah cair,” ungkapnya.

Di sisi lain, Sangkala juga menyesalkan drainase di Jalan Poros Paccerakkang, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, yang menjadi penyebab banjir. Ia berharap Pemkot Makassar serius menanggapi aspirasi warga dan tidak hanya menjadikan usulan ini sebagai catatan yang tidak pernah didengarkan.

“Harapan kami Pemkot Makassar serius menanggapi aspirasi kami. Jangan hanya menjadi usulan yang tidak pernah didengarkan, karena kami ini wakil rakyat yang setiap kali reses bertemu dengan warga dengan keluhan tersebut,” pungkasnya.