MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Dua anggota DPRD Makassar melayangkan kritik pedas terhadap program-program unggulan Pemerintah Kota Makassar. Mereka menyoroti kurangnya transparansi dan kejelasan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Ray Suryadi Arsyad dari Fraksi Mulia mempertanyakan detail program Sapta Daya, seperti layanan sampah gratis, sekolah gratis, dan seragam gratis bagi siswa. “Apakah semua rumah tangga mendapat layanan sampah gratis? Banyak masyarakat justru mengeluh belum merasakannya,” tegas Ray.

Menurutnya, pemerintah kota harus memberikan data dan penjelasan yang akurat agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal. Ia juga mengingatkan agar jargon program tidak hanya menjadi slogan tanpa implementasi nyata.

“Kalau memang ada seragam gratis, maka semua siswa di Makassar harusnya sudah menerimanya. Jangan sampai hanya sebagian yang merasakan,” katanya. Ia menambahkan bahwa kebijakan publik wajib dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat.

Sementara itu, Kasrudi dari Fraksi Gerindra yang juga anggota Pansus RPJMD Kota Makassar mengkritik dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menilai RPJMD seharusnya menjadi “kitab suci pembangunan” yang berisi peta jalan jelas, bukan sekadar narasi.

“Pemerintah harus menunjukkan bagaimana target dicapai, indikator keberhasilan apa yang digunakan, dan kapan akan dievaluasi,” ujar Kasrudi.

Ia menekankan bahwa program-program seperti Makassar Berjasa, Super Eps, Makassar Kreatif, dan air bersih gratis membutuhkan tolok ukur detail agar pelaksanaannya bisa dievaluasi secara objektif. “Jangan sampai semua program ini hanya menjadi alat kampanye. Masyarakat butuh hasil nyata, bukan janji-janji,” ucapnya.

Menurutnya, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif penting untuk memastikan perencanaan diwujudkan di lapangan. Ia menutup dengan menekankan bahwa dukungan DPRD terhadap program harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.