MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera mengatasi dua isu krusial: masalah sampah dan banjir.

PKS menilai kedua isu ini harus menjadi prioritas, alih-alih hanya berfokus pada program-program populer.

Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Hartono, mengkritik program “sampah gratis” yang digagas Pemkot Makassar. Menurutnya, program tersebut harusnya tidak hanya membebaskan iuran, tetapi juga mampu menciptakan kota yang benar-benar bersih.

Ia menyoroti masalah utama yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, yaitu kemacetan parah akibat buruknya infrastruktur jalan dan status lahan yang belum sepenuhnya dibebaskan.

“Kemacetan di TPA Antang luar biasa. Pemerintah kota harus menuntaskan pembebasan lahan dan memaksimalkan infrastruktur TPA,” tegas Hartono.

Meski demikian, Hartono mengapresiasi kebijakan sampah gratis sebagai bentuk keberpihakan Pemkot kepada masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini akan sia-sia jika sistem pengelolaan di hilir masih bermasalah.

Selain sampah, Fraksi PKS juga mendesak Pemkot agar segera mengeksekusi master plan penanggulangan banjir, khususnya di Kecamatan Manggala dan sekitarnya. Hartono berharap rencana tersebut tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar dijalankan dengan progres konkret mulai tahun 2025.

“Kami dengar master plan penanganan banjir sudah ada. Sekarang kita tunggu keseriusan pemerintah untuk mengeksekusi,” ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menyatakan Pemkot telah menyiapkan langkah konkret untuk mengatasi masalah akses TPA Antang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk membangun jalan beton sepanjang 200 meter dengan lebar 6 meter.

“Kita anggarkan Rp9 miliar untuk pembangunan jalan masuk ke TPA Antang. Ini kita beton karena kondisi medan sangat berat, banyak tanah bercampur sampah, sehingga butuh konstruksi yang kuat,” jelas Zuhaelsi.

Proyek ini ditargetkan mulai dikerjakan pada Agustus 2025, setelah selesainya tahap penyelidikan tanah dan penyusunan Detail Engineering Design (DED).

Terkait banjir, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan dua opsi penanganan, yaitu pembangunan kolam retensi atau relokasi warga. Kedua opsi ini diperkirakan membutuhkan anggaran besar, sekitar Rp400 miliar.

Selain itu, pelebaran jalur air baru juga menjadi pertimbangan, tetapi terkendala lahan yang sudah ditempati warga.