MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendesak agar pekerjaan lanjutan proyek Bendungan dan Embung Lalengrie di Kabupaten Bone segera dihentikan.

Para legislator menilai proyek tersebut berpotensi mubazir dan merekomendasikan adanya audit serta tinjauan ulang oleh tim ahli sebelum dilanjutkan.

Desakan ini mencuat dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi D Bidang Pembangunan dan Infrastruktur bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulsel, yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas, Ir. Astina Abbas. Raker dipimpin oleh Ketua Komisi D, Kadir Halid.

Rekomendasi Penghentian dan Audit

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyatakan dengan tegas bahwa pekerjaan lanjutan Bendungan Lalengrie untuk anggaran tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan, terutama setelah adanya hasil awal dari tim ahli.

“Kami meminta agar pekerjaan lanjutan bendung dan embung Lalengrie di Kabupaten Bone dihentikan dulu untuk anggaran 2025,” kata Kadir Halid, Kamis (13/11).

Ia juga menekankan pentingnya mengutamakan hasil tinjauan tim ahli. “Rekomendasi Komisi D harus dijalankan dan minta tim ahli Unhas untuk turun lakukan penelitian. Lebih baik kita putus kontrak daripada bermasalah ke depan karena ini masalah besar,” tegasnya.

Dinilai Proyek Gagal dan Mubazir

Senada dengan Ketua Komisi, Sekretaris Komisi D, Abdul Rahman, yang juga Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menilai proyek tersebut merupakan “program gagal” dan berpotensi membuang-buang anggaran (mubazir).

Menurutnya, informasi yang diterima menyebutkan bahwa meskipun proyek sementara berjalan dan sudah kontrak, namun manfaatnya tidak ada.

“Infonya sudah kontrak, tapi kalau kita lihat asasnya tidak berguna karena itu program gagal. Mulai dari awal peresmian ada air, tapi setelah itu tidak ada lagi air. Ini mubazir, membuang-buang anggaran,” ujar Abdul Rahman.

Ia bersama anggota Komisi D lainnya sepakat untuk menghentikan sementara pekerjaan tersebut hingga ada hasil tinjauan yang jelas.

“Teman-teman Komisi D sepakat untuk ditinjau ulang dan dihentikan. Nanti dilanjutkan setelah ada hasil tinjauan. Membangun suatu program itu dari asas manfaat,” jelasnya.

Abdul Rahman menambahkan, Komisi D menyarankan agar anggaran proyek dialihkan ke program lain yang lebih bermanfaat.

“Rekomendasi kami minta diberhentikan sementara sampai ada hasil audit. Kalau pemerintah berani melanjutkan, itu bukan tanggung jawab kami di Dewan,” pungkasnya.