MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile, mengawali reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026 di Lapangan Bumi Pesona Pelangi, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan reses tersebut merupakan agenda rutin DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Dalam pertemuan itu, warga Minasa Upa menyampaikan sejumlah persoalan, terutama terkait pengelolaan sampah dan kondisi drainase.

Lurah Minasa Upa, Rahim, mengungkapkan bahwa volume sampah di wilayahnya cukup tinggi seiring jumlah penduduk yang mencapai sekitar 22 ribu jiwa. Namun, armada pengangkut sampah dinilai belum memadai.

“Ada 17 unit kendaraan (Fukuda), tetapi yang bisa digunakan hanya lima unit, sehingga sulit mengakomodasi seluruh wilayah,” ujarnya.

Selain sampah, persoalan drainase juga menjadi keluhan warga. Menurut Rahim, genangan air kerap terjadi saat musim hujan akibat saluran yang sempit dan mengalami sedimentasi. Ia berharap ada perhatian terhadap pembenahan infrastruktur tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, Andi Suhada menyampaikan bahwa persoalan sampah menjadi isu yang hampir ditemui di setiap kelurahan. Ia menyebut penanganan sampah telah lama menjadi perhatian DPRD, terutama pada musim hujan yang berpotensi memicu persoalan kesehatan lingkungan.

“Masalah sampah memang menjadi tantangan bersama. Kami di DPRD terus mendorong agar penanganannya bisa semakin optimal,” katanya.

Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat itu menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga, termasuk mendorong perbaikan dan penambahan armada pengangkut sampah di Minasa Upa.

Terkait drainase, ia menilai perlu adanya pembenahan infrastruktur untuk mengurangi risiko genangan saat curah hujan tinggi.

“Masalah dominan seperti sampah dan drainase akan kami tindak lanjuti. Nanti akan dilihat skala prioritasnya agar bisa direalisasikan sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.

Selain itu, Andi Suhada juga mengajak warga memanfaatkan layanan pengaduan berbasis digital melalui aplikasi Lontara+ untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik, termasuk bidang kesehatan.

Reses tersebut diharapkan menjadi wadah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendorong perbaikan layanan serta pembangunan di tingkat kelurahan.