MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menindaklanjuti keluhan warga terkait kondisi jalan rusak dan berlubang di kawasan Metro Tanjung Bunga tembus Jembatan Barombong, Kecamatan Tamalate.

Meski ruas jalan tersebut berada dalam kewenangan pengembang GMTD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar tetap melakukan langkah penanganan sementara demi keselamatan pengguna jalan.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar melalui Satuan Tugas (Satgas) Jalan dan Jembatan melakukan pemeliharaan berupa penambalan pada sejumlah titik berlubang yang dinilai rawan kecelakaan.

Munafri, yang akrab disapa Appi, turut meninjau langsung proses perbaikan tersebut. Ia menyebut pengerjaan dilakukan pada malam hari untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas.

“Pagi ini saya melihat langsung pengerjaan jalan yang dilakukan Dinas PU, termasuk penutupan lubang di Jalan Barombong. Karena padatnya kendaraan, pekerjaan dilakukan pada malam hari,” ujar Appi, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, langkah cepat ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat sekaligus upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Alhamdulillah, hasilnya sudah bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat,” tambahnya.

Perbaikan dilakukan dengan metode tambal sulam pada titik-titik kerusakan. Pemerintah Kota Makassar berharap langkah tersebut dapat meminimalisasi risiko kecelakaan, terutama pada jam-jam sibuk.

Munafri juga menegaskan komitmen pemerintah kota untuk terus membuka ruang partisipasi publik dalam menyampaikan aduan, termasuk persoalan infrastruktur.

“Aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui aplikasi Lontara Plus dan akan kami tindaklanjuti,” jelasnya.

Respons warganet terhadap langkah tersebut terlihat di media sosial. Sejumlah akun memberikan apresiasi atas respons cepat pemerintah kota dalam menangani keluhan jalan rusak.

Pemerintah Kota Makassar menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait terkait kewenangan ruas jalan tersebut, sembari memastikan keselamatan warga tetap menjadi prioritas. (*)