MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 bukan sekadar formalitas tahapan perencanaan, melainkan momentum strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Kamis (12/2/2026).

“Forum ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Konsultasi publik bukan sekadar formalitas, tetapi wadah strategis untuk menghimpun masukan, menyelaraskan persepsi, dan memastikan bahwa arah pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Fatmawati.

Menurutnya, RKPD 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025–2029 yang memiliki makna krusial dalam siklus perencanaan. Tahun tersebut menjadi fase penting untuk menguji konsistensi kebijakan, ketepatan strategi, serta kualitas implementasi pembangunan daerah.

“Pada tahun inilah konsistensi perencanaan, ketepatan strategi, dan kualitas implementasi mulai diuji secara nyata sehingga harus mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah yang telah kita tetapkan bersama,” jelasnya.

Dalam paparannya, Fatmawati juga menyampaikan capaian indikator makro pembangunan Sulawesi Selatan berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,43 persen, tingkat kemiskinan 7,43 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,45 persen, serta Gini Ratio 0,350 yang menunjukkan ketimpangan relatif terkendali.

Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama melalui penguatan program prioritas dalam RPJMD, namun tetap memerlukan konsistensi dan percepatan agar pembangunan berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Sejalan dengan tema RPJMD 2025–2029, yakni akselerasi pembangunan sumber daya manusia, pelayanan publik, dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menajamkan delapan prioritas pembangunan dalam RKPD 2027.

Delapan prioritas tersebut meliputi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan layanan sosial dan keagamaan yang inklusif, hilirisasi pertanian berbasis ekonomi hijau dan biru, penguatan fiskal daerah, kemandirian desa, transformasi digital pemerintahan, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, serta penguatan mitigasi dan ketahanan bencana.

Menghadapi dinamika global dan nasional, Fatmawati menekankan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan yang adaptif, fokus, dan berorientasi pada dampak nyata.

“Dengan berbagai tantangan global dan nasional yang kita hadapi, RKPD Tahun 2027 harus menjadi instrumen yang adaptif, fokus, dan berdampak nyata,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat, untuk terlibat aktif serta memberikan masukan berbasis data dalam proses penyusunan RKPD.

Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menghasilkan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 yang semakin tajam, terarah, dan mampu mempercepat terwujudnya Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter.