MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar kini mempertegas komitmennya dalam menjamin standar keamanan pangan nasional. Mereka menyelenggarakan kegiatan Advokasi Program Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) serta Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 secara daring, Rabu (29/4/2026).

Sebanyak 102 peserta dari 17 Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja BBPOM di Makassar dan Loka POM di Kabupaten Bone mengikuti agenda ini. Para perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hadir menyatukan visi.

Kepala Balai Besar POM di Makassar, Yosef Dwi Irwan, membuka resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pangan merupakan hak asasi dasar yang dijamin konstitusi UUD 1945. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pangan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi, ketahanan nasional, serta daya saing bangsa.

“Pemerintah daerah harus memberikan dukungan penuh. Penyediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi tidak bisa kita lakukan secara parsial. Kita membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Yosef di hadapan para peserta.

Mendorong Pencapaian SDGs dan Mengatasi Double Burden Nutrition

Selain aspek ekonomi, Yosef menyoroti kontribusi keamanan pangan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Ia menekankan urgensi program ini dalam menghapus kelaparan, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mendorong pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Namun, Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan berat berupa double burden nutrition, yakni stunting dan obesitas. Fenomena ini secara langsung berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, BBPOM menjadikan keamanan pangan sebagai langkah krusial untuk memutus mata rantai masalah gizi tersebut.

Program KKPA sebagai Inisiatif Strategis

Badan POM menginisiasi Program Kabupaten/Kota Pangan Aman sejak tahun 2021 sebagai solusi untuk memperkuat sistem keamanan pangan daerah melalui pendekatan terpadu atau Integrated Food Safety System. Program ini bertujuan mendorong sinergi lintas sektor agar pengawasan pangan berjalan menyeluruh, mulai dari pusat hingga ke daerah, serta dari hulu hingga hilir.

Yosef menegaskan bahwa keamanan pangan bukanlah sekadar slogan. Sebaliknya, ia menyebutnya sebagai investasi jangka panjang untuk melindungi masyarakat. Melalui Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, BBPOM tidak hanya mengukur capaian daerah. Lebih dari itu, mereka membangun komitmen bersama, memperkuat kolaborasi, dan memicu inovasi di setiap lini daerah.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan kita,” pungkas Yosef.

Teknis Penilaian dan Pendampingan

Setelah sesi pembukaan, Yosef menyampaikan paparan mendalam mengenai latar belakang, tujuan, dan tahapan program KKPA. Sesi berlanjut dengan pemaparan dari PFM Ahli Madya, Nurmahida Pagama, yang membedah strategi pengisian Tool Penilaian Mandiri.

Nurmahida memberikan tips praktis kepada para peserta agar proses evaluasi berjalan optimal. Ia menekankan pentingnya menyiapkan data dukung yang kredibel dengan nilai tertinggi. Selain itu, ia menyarankan peserta untuk memastikan penandaan atau tagging pada setiap dokumen. Langkah ini akan memudahkan evaluator dalam memverifikasi data nantinya.

“Apabila peserta masih mengalami kebingungan dalam pengisian tools penilaian mandiri, tim kami siap memberikan pendampingan intensif,” tambah Nurmahida.

Kegiatan berlangsung secara interaktif, di mana peserta dan narasumber berdiskusi intensif mengenai hambatan di lapangan. Melalui langkah kolaboratif ini, BBPOM berharap sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan segera terwujud. Kini, saatnya masyarakat menjadikan keamanan pangan sebagai budaya dan tanggung jawab bersama, karena pangan aman hari ini adalah investasi masa depan bangsa.