MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan melontarkan catatan kritis tajam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Sopyan Syam membacakan pandangan umum tersebut di hadapan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel.

Fraksi Golkar menyoroti porsi anggaran untuk sektor pertanian yang dinilai sangat minim. Belanja urusan pertanian dalam RAPBD 2027 hanya mendapat alokasi sebesar Rp298,86 miliar atau sekitar 2,8 persen dari total belanja daerah. Lebih parah lagi, belanja modal untuk sektor tersebut hanya bernilai sekitar Rp2,84 miliar atau 0,95 persen. Kondisi ini memicu tanda tanya besar mengenai kesiapan Pemprov mewujudkan hilirisasi, mengingat Sulawesi Selatan menyandang status sebagai lumbung pangan nasional.

“Anggaran yang sangat kecil ini tentu menimbulkan tanda tanya besar tentang kesiapan pemerintah dalam mengawal hilirisasi sektor pertanian,” ujar Sopyan dalam rapat paripurna.

Selain sektor pertanian, Fraksi Golkar menyoroti pos anggaran pengentasan kemiskinan. Belanja bantuan sosial tercatat hanya mendapatkan alokasi Rp867,6 juta atau kurang dari 0,01 persen dari total belanja.

Alokasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Koperasi dan UKM juga dinilai belum mencerminkan komitmen kuat dalam menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Sorotan berikutnya mengarah pada postur belanja operasional dan belanja pegawai. Belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp4,244 triliun atau mencapai 39,48 persen dari total belanja daerah. Golkar mengingatkan Pemprov Sulsel agar memastikan besaran belanja pegawai tersebut berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas aparatur serta kualitas pelayanan publik.

Tidak hanya itu, Fraksi Golkar juga meminta kejelasan atas rincian pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Mereka menemukan potensi selisih dan inkonsistensi antara nilai kumulatif pembayaran pokok pinjaman dengan saldo kewajiban serta rencana pembayaran tahun 2027. Karena itu, Golkar menuntut adanya rekonsiliasi data yang transparan dari tim anggaran.

Meskipun membedah banyak persoalan krusial, Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya tetap menyetujui Raperda APBD 2027 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Keputusan ini diambil demi menjaga semangat kemitraan konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam kerangka checks and balances.