BONE, BERITA-SULSEL.COM – Memperoleh Apresiasi Dana Intensif Daerah (DID) terendah dari 16 Kabupaten se Sulawesi Selatan, pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone akhirnya memutuskan untuk menemui Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan hal tersebut.

11 indikator yang dimaksud yakni bidang kesehatan, kesejahteraan, infrastruktur, perencanaan, kemudahan berusaha, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP), inovasi pelayanan publik dan pengolahan sampah, sementara Kabupaten Bone hanya memperoleh apresiasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari penjelasan salah seorang anggota Banggar DPRD Kabupaten Bone, H Kaharuddin, diketahui bahwa pihak Kemenkeu menganggap 11 indikator yang ada masing-masing memperoleh poin rendah sehingga secara keseluruhan yang diapresiasi hanya menghasilkan DID senilai Rp 9.48 milyar.

“Variabel kita kalau dari Kementerian Keuangan Dana Perimbangan mengatakan kalau kita dalam passing gradenya masih rendah, makanya turun kita punya DID,” ujarnya.

“Dari 11 poin itu kan masing-masing di ranking, misalnya di bidang pendidikan ada DAK 100 milyar ternyata serapannya tidak bisa mencapai itu setelah akhir tahun, kan turun gradenya lagi,” tutur Kahar.

Rendahnya apresiasi DID memang sangat disayangkan dan perlu dipertanyakan mengingat selama ini pemerintah Kabupaten Bone mengklaim kesuksesannya disegala bidang sudah over target dan terbukti dengan ratusan penghargaan yang diterima oleh pemerintah, termasuk WTP selama 3 kali berturut-turut.

Kahar mengakui WTP adalah pintu masuknya DID, namun dijelaskan juga bahwa standar untuk memperoleh WTP di tahun 2019 sudah tidak ada, beda di tahun 2017 lalu.

Selain ke Kemenkeu, Banggar juga menyambangi kantor DPR RI dan ketika ditanya soal apa yang menyebabkan sehingga Bone mendapatkan apresiasi DID terendah dari Kemenkeu, ini jawaban DPR RI kepada Banggar DPRD Bone.

“Katanya DPRDnya yang kurang greget” ujarnya. (eka)