TARAKAN, BERITA-SULSEL.COM – Masyarakat Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara menurut transparansi kompensasi dampak pengeboran sumur minyak PT Pertamina EP Field Bunyu.

Mereka menyebut akses informasi perihal kompensasi tersebut sengaja ditutup rapat-rapat pihak Pertamina. Utamanya para warga yang terkena zona wilayah aktivitas pengeboran minyak tersebut, belum mendapatkan informasi secara resmi.

“Kami berusaha mencari tahu informasi ternyata dua versi yakni sebesar Rp12 juta, ada juga Rp7 juta termasuk angka Rp21 juta bagi warga yang masuk kategori evakuasi. Jadi, kami melihat Pertamina memang sengaja menutup informasi itu,” beber Dg Salam warga Bunyu, Jumat (26/7/2019).

Dimana proyek pengeboran minyak Pertamina tahun 2019 sebanyak lima titik yang berada di Desa Bunyu Selatan. Dua titik pengeboran lebih awal sudah dibayarkan oleh Pertamina melibatkan pemerintah desa, TNI dan Polri.

Menurut warga lainnya, Rustam, untuk tiga titik pengeboran belum terealisasi karena masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Warga menolak menandatangi perihal kompensasi tersebut.

Polemik itu belum menemui titik terang meski beberapa kali dilakukan pertemuan musyawarah yang dihadiri para warga, pihak Pertamina bersama Kepala Desa, TNI dan Polri.

“Kami minta surat resmi perihal kompensasi yang ditetapkan Pertamina sehingga semua warga tahu. Termasuk soal penilaian atau radius dari ketiga titik pengeboran itu,”tegas Rustam.

Selain itu, belum lagi sorotan akibat pengeboran minyak yang kini terjadi pencemaran lingkungan. Sejauh ini belum konfirmasi resmi dari PT Pertamina soal kompensasi tersebut. Diketahui pihak Pertamina memiliki kewajiban kompensasi akibat dampak getaran maupun kebisingan pada pengeboran sumur minyak itu.

Humas PT Pertamina EP Field Bunyu, Ali Hermansyah yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sangat transparan, terbukti dengan dilibatkannya masyarakat seperti ketua RT, Kades dan Muspika di Bunyu.

Kata dia, permasalahnya adalah kesepakatan antar warga, sehingga Pertamina menunggu warga sepakat, mengenai dampak ada evakuasi untuk warga yang tinggal di area atau clear area. Hal ini terkait keselamatan.

Selain itu, kompensasi kebisingan di area sekitar atau rumah warga. Disini dilakukan pengukuran bersama dengan semua unsur tadi.

“Masyarakat, ketua RT, PEM Desa, Kecamatan, dan pihak Pertamina EP dengan sound level. Kami mengikuti aturan mengenai bakumutu kebisingan sesuai permen LH,” terangnya. (*)