MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Puluhan mahasiswa Maluku dari berbagai perguruan tinggi di Makassar menggelar aksi demo di DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (4/10/2019).

Mahasiswa Presiden Jokowi mencopot Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dari jabatannya. Mereka menuding Wiranto sebagai provokator di masyarakat, khususnya di Maluku pasca gempa bumi.

Koordinator aksi mahasiswa Maluku, Ehrict A Kwaitota mengatakan, Wiranto harus segara meminta secara langsung kepada masyarakat Maluku terkait pernyataannya soal pengungsi korban gempa Ambon.

Menurutnya, Wiranto menyebut banyaknya pengungsi gempa di Maluku telah menjadi beban bagi pemerintah pusat dan daerah.

Kata dia, pernyataan Wiranto tidak mencerminkan perangai pejabat negara. Wiranto melukai perasaan warga Maluku yang sedang terkena musibah. Padahal gempa di Ambon menjadi momen warga antarsuku dan agama yang pernah terpecah kini saling membantu dan menguatkan.

Perkataan Wiranto, kata Ehrict, mencerminkan absennya pemerintah selama ini dalam urusan-urusan warga Maluku.

Ia juga menyebut Wiranto sebagai bapak Provokator. Pasalnya, pernyataan yang disampaikan hanya membenturkan masyarakat.

“Kami mendesak Presiden Jokowi dalam waktu 5X12 jam untuk mencopot Wiranto dari jabatannya. Hal ini sesuai dengan UU no 39 tahun 2008 pasal 24 ayat 2 point e,” ujarnya.

“Kami berharap anggota DPRD Sulsel bisa menfasilitasi dan meneruskan aspirasi kami kepada presiden,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan kondisi terkini di Ambon, Maluku pascagempa magnitudo 6,5 pada Senin (30/9/2019) hari ini.

Dia meminta pengungsi kembali ke rumah agar tak menjadi beban pemerintah.

Menurut Wiranto, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang memilih bertahan di pengungsian meski gempa sudah tidak terjadi kembali.

Banyaknya pengungsi ini disebut Wiranto akibat dampak dari penyebaran informasi yang menakut-nakuti warga akan gempa susulan dan ancaman tsunami.

“Pengungsi ini ditakuti adanya informasi adanya gempa susulan yang lebih besar, ditakuti adanya tsunami akibat gempa, padahal tidak ada badan resmi manapun yang mengumumkan itu,” kata Wiranto. (*)