Ranperda Raja Gowa Dinilai Ciderai Adat

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Usulan pemerintah kabupaten Gowa terkait Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Lembaga Adat Gowa (LAG) terus menuai kecaman dari berbagai pihak.

Pemkab Gowa dianggap tidak paham sistem pemerintahan kerajaan, dimana seorang raja diangkat berdasarkan garis silsilah keturunan. Ambisi menjadikan bupati sebagai rasa disebut sudah menciderai adat dan budaya.

“Ini jelas sudah sangat salah. Keinginan bupati menjadi seorang raja sudah menciderai adat,” kata aktivis lembaga advokasi seni dan budaya Sulsel, Sempugi, Roedy Rustam di Makassar (20/3/2016).

Menurut Roedy, seorang bupati adalah pemimpin dalam sistem pemerintahan. Tidak bisa secara otomatis dan seenaknya menjadi raja diwilayahnya.

“Tidak bisa dong Adnan (Bupati Gowa) seenaknya mau jadi raja. Itu ada aturannya tersendiri,” katanya.

Munculnya berbagai penolakan terhadap ranperda dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Keinginan bupati menjadi raja sudah tidak menghargai jasa dan perjuangan para raja yang dulunya berjuang melawan penjajah.

“Kalau Adnan jadi Raja siapa yang lantik. Raja itu dilantik Bate Salapang. Apakah DPRD Bate Salapang?, kan bukan,” pungkasnya.

Diketahui, ranperda yang bakal mengatur status bupati sebagai raja ini ditentang oleh para pemangku adat Gowa. Pemkab diminta tidak bersikap semena-mena terhadap sesuatu yang tidak rasional.