PALEMBANG, BERITA-SULSEL.COM — Isu mengenai ‘Londo Ireng’ memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat. Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, memberikan klarifikasi khusus terkait kontroversi tersebut saat melantik Pengurus Daerah JMSI Sumatera Selatan di Gedung Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Selasa (28/7/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Panji Cahyanto, yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Selain itu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tokoh masyarakat pers Sumatera Selatan turut menyaksikan acara tersebut.

Dalam sambutannya, Teguh menegaskan bahwa publik perlu memahami secara cermat konteks pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa Presiden sama sekali tidak menyudutkan wartawan, pengamat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai ‘Londo Ireng’.

Sebaliknya, Presiden Prabowo sekadar mengingatkan keberadaan oknum tertentu yang memanfaatkan profesi terhormat tersebut demi kepentingan pihak asing. Oleh karena itu, masyarakat dan insan pers hendaknya menyimak kembali pernyataan itu secara menyeluruh agar tidak salah mengerti.

“Presiden mendefinisikan ‘Londo Ireng’ sebagai orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Sekarang mereka menggunakan baju lain, seperti wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM. Presiden tidak mengatakan bahwa wartawan, pengamat, dan LSM adalah ‘Londo Ireng’. Pesan Presiden sangat jelas: ada ‘Londo Ireng’ yang menggunakan profesi kita,” tegas Teguh yang juga mengajar mata kuliah Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dua Tugas Utama Pengurus JMSI Sumatera Selatan

Sebelum mengulas isu nasional tersebut, mantan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat ini memberikan arahan tegas kepada Ketua Pengda JMSI Sumatera Selatan yang baru dilantik, Firdaus Komar. Teguh menekankan dua tugas utama yang harus dijalankan oleh jajaran pengurus daerah.

Pertama, pengurus wajib memastikan seluruh perusahaan media anggota JMSI memiliki kapasitas teknis dan manajemen bisnis yang sehat, profesional, serta mandiri. Langkah ini krusial agar perusahaan media mampu menjamin kesejahteraan para karyawannya secara konsisten.

Kedua, setelah fondasi ekonomi perusahaan kuat, anggota JMSI dapat memfokuskan energi untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas tinggi. Menurut Teguh, karya pers yang baik tidak cukup hanya rapi secara tata bahasa atau patuh pada Kode Etik Jurnalistik semata.

Menolak Arus Clickbait dan Budaya FOMO

Teguh mengimbau seluruh media anggota JMSI agar memiliki komitmen kuat dalam meliterasi pembaca. Ia meminta insan pers tidak terjebak pada praktik clickbait yang menjual judul dramatis semata demi mengejar tren sesaat.

Sebagai insan pers yang bertanggung jawab, anggota JMSI wajib menghadirkan narasi utuh serta komprehensif. Teguh mengingatkan media agar tidak ikut-ikutan arus berita yang sekadar ramai akibat fenomena fear of missing out (FOMO).

“Jangan takut untuk menjadi tidak biasa dan berbeda dari arus besar. Justru kita sedang berikhtiar menciptakan arus besar yang benar, bukannya mengekor pada arus besar yang keliru,” ujar tokoh yang juga aktif sebagai anggota Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah tersebut.

Teknologi dan Revolusi Digital Jadi Lokomotif Pembangunan

Menutup pidatonya, Teguh menyampaikan rasa optimistis terhadap masa depan pers nasional. Ia meyakini bahwa kebebasan informasi dan revolusi digital sanggup menjadi lokomotif utama pembangunan bangsa apabila JMSI menjalankan amanah organisasi secara sungguh-sungguh.

Ia mencontohkan banyak negara berkembang yang berhasil melompat maju berkat pemanfaatan teknologi secara tepat. Bagi negara-negara tersebut, kemajuan teknologi digital dan kebebasan informasi tidak memicu kemunduran, melainkan justru mempercepat lompatan kemajuan nasional.