MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini menambah jumlah penghargaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini menjadi penghargaan nasional ke-186 yang diraih Sulsel di era kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo.

“Sebulan ini saja, kami mendapat 5 penghargaan nasional. Dari 186 ini, kalau dibagi 7 tahun, maka setiap dua minggu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat penghargaan nasional,” ungkap Gubernur Sulsel, SYL dalam rapat paripurna istimewa DPRD Sulsel dengan agenda penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Sulsel, tahun anggaran 2015, Jum’at (10/6/2016).

Syahrul menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap seluruh pihak atas prestasi yang diperoleh pemerintah Sulsel. “Ini rahmat ramadan. Ini prestasi bukan hanya diraih oleh gubernur dan jajaran pemerintah saja, tapi semua perangkat pemerintah daerah Sulsel, seluruh anggota DPR, dan kita semua,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keenam kalinya, atas pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015.

“Laporan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kami bertepatan hati untuk memberikan opini kepada Pemerintah Sulawesi Selatan, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” jelas Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis.

Pemberian WTP ini kata Azhar, merupakan amanat undang-undang nomor 15 tahun 2004 dan undang-undang nomor 15 tahun 2006. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKP Sulsel tahun 2015.

Hal ini dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian internal.

Harry mengungkapkan, raihan opini WTP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penghargaan keenam kalinya secara berturut-turut.

“Kami mengapresiasi pencapaian target dalam proses pembangunan daerah 2015 di Sulsel,” ungkap Harry.

Pemerintah Sulawesi Selatan, jelas Harry, harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI. (adv)