MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi mempertanyakan kesiapa pemerintah merealisasikan semua program yang telah diusulkannya. Pasalnya, selain serapan anggaran yang rendah, pembahasan APBD Perubahan tahun 2016 juga telat.

Hal ini disampaikan anggota Fraksi Gerindra DPRD Sulsel, Firmina Tallusembang saat menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat paripurna pandangan fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD tahun 2016, Selasa, (27/09/2016).

Kata Firmina, pengajuan dan pembahasan Ranperda APBD perubahan ini sudah sangat terlambat. Hal ini diperburuk dengan serapan anggaran APBD pokok yang rendah.

“Dalam APBD pokok saja masih menyisahkan pekerjaan rumah, dimana daya serap anggaran yang kurang, lebih saat ini yang hanya menyisakan waktu tidak lebih dari 2,5 bulan. Bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi hal ini? Khususnya SKPD yang ada,”katanya.

Sementara itu, Abd. Rajab yang membacakan pandangan umum Fraksi Partai NasDem mengatakan, proyeksi pendapatan dari terget RPJMD tahun 2016 telah melampaui dari teget sebesar Rp. 556 miliar atau sekitar 8,34%. Untuk itu, pihaknya meminta substansi dari isi RPJMD tetap terimplikasi pada program yang disusun.

“Jangan sampai ada kesenjangan antara RPJMD dengan program yang dibiayai APBD 2016,” katanya.

Sementara itu, Jumardi Haruna Bakri, dari fraksi Ummat bersatu mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung peyampaian pengantar nota keuangan dan Ranperda APBD Perubahan 2016.

Kata dia, secara makro, fraksi umat bersatu melihat estimasi angka-angka dalam Perubahan APBD 2016 ini harus menyentuh persoalan dasar masyarakat.

“Tuntutan masyarakat haruslah bisa diselesaikan dalam program prioritas yang akan diagendakan dan dijalankan,”ungkapnya. (ram)