MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Terkait penjemputan sampah yang pelimpahan kewenangannya dari pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK) Kota Makassar ke pihak kecamatan dan kelurahan, masyarakat dihimbau berkoordinasi dengan pemerintah setempat jika menemukan ada sampah yang menumpuk dan belum terangkut.

Hal ini sehubungan dengan, Perwali nomor 3 tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari DKP kepada camat.

Himbauan tersebut disampaikan oleh, Sekertaris DPK Kota Makassar. Agus Jaya Said diruang kerjanya Kantor Gabungan Dinas Jalan Urip Smuhardjo. Rabu, (12/10/2016) tadi.Harus di koordinasikan di kecamatan dan kelurahan karena mau ditanyakan bagaimana sistem persampahannya.

Kata Agus J Said, DPK Makassar pihak Kecamatan dan Kelurahan turut mendukung Perwali tersebut guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal.

“Kalau ada keluhan masyarakat soal sampah yang menumpuk di suatu lokasi atau wilayah di koordinasikan ke Pemerintah setempat, karena DPK Makassar sudah melimpahkan hal tersebut semenjak ada Perwalinya,” aku Agus. Rabu, (12/10/2016)

Selain itu, Agus mengaku, beberapa waktu lalu ia mendapatkan informasi terkait pemungutan tarif retribusi kebersihan yang berbeda-beda. Sehingga kata dia, pihak Kecamatan harus lebih mengontrol satgas kebersihan yang bertugas menjemput sampah di masyarakat.

“Saya dengar informasi ada temuan BPK terkait pemungutan retribusi kebersihan yang berbeda tarifnya,” kuncinya.

DPK Kota Makassar kini telah meningkatkan program khusus dalam mendukung piala Adipura Paripurna yang menurut kabar sementara berjalan penilaiannya dari tim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI.(Dan)