Petani yang melakukan protes ketika haknya dilanggar juga mengalami kekerasan dan terancam masuk bui.

Ini adalah bentuk pelanggaran HAM by products yang disponsori oleh negara. Pembangunan harus ramah HAM dan pembangunan yang melanggar HAM harus ditolak.

Kedua, menguatnya politik identitas dalam bentuk aksi intoleransi yang memakai dalih agama semakin memproduksi praktik diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah.

“Ke depan, hal ini bisa menjadi faktor disintegrasi atau pemecah sosial yang berakibat panjang. Politik identitas ini ladang subur yang bisa dimanfaatkan oleh pencari para kandidat dalam pilkada dan pilpres mendatang,” ujar Haeril, Selasa, 5 Desember 2017.

Ketiga, dan ini yang tak kalah pentingnya juga, adalah respon negara atas naiknya tingkat ketidakpuasan orang Papua atas masifnya perusakan hutan dan eksploitasi sumber daya alam, dan perambahan tanah adat.

Kebebasan berekspresi masyarakat Papua dikekang. Banyak dari orang Papua ditangkap saat melakukan protes damai, disiksa ketika ditahan aparat keamanan, dan dibunuh dengan alasan menjaga keamanan nasional.

Akuntabilitas pada praktek-praktek penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum sangat minim di Papua.