MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Amnesty International hadir di Indonesia tahun ini di saat situasi hak asasi manusia (HAM) tunggang langgang akibat politik pengkambinghitaman yang populer menjadi alat penekan kelompok-kelompok lemah dan rentan karena keminoritasannya.

Ada janji. Ada kata. Ada ekspresi politik dari Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggarahan HAM berat masa lalu.

Namun sayangnya tidak ada tindakan nyata dari sang Presiden. Tingginya fokus dan perhatian Presiden Jokowi pada target pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pembangunan infrastruktur secara massif di berbagai daerah mengakibatkan pemerintah lupa pada kewajibannya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Disisi lain, maraknya pembangunan infratruktur di daerah, termasuk di Sulawesi Selatan, melahirkan kasus-kasus pelanggaran HAM baru seperti penggusuran, perampasan tanah petani atas nama pembagunan tanpa memerhatikan aspek HAM warga.